Untuk meningkatkan kepercayaan publik, para tenaga kesehatan pun melakukan gerakan permohonan agar RSUD dr Soekardjo menjadi RSUD Pemprov Jawa Barat. Kemampuan anggaran Pemprov Jabar dinilai mampu membenahi fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit bisa lebih memadai dan mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Sebagaimana diutarakan salah satu nakes dr Jumadi Santoso SpU bahwa hal itu bentuk keprihatinan para pegawai khususnya tenaga medis. Di mana saat ini pelayanan di rumah sakit tersebut tidak bisa maksimal karena keterbatasan sarana.
“Alat alat kesehatan untuk tindakan operasi saja kita banyak yang terkendala, baik itu rusak atau tidak ada peremajaan, atau tidak punya,” terangnya.
Baca Juga:Dirut Beberkan Kondisi RSUD dr Soekardjo, Serahkan Keputusan pada Wali KotaTak Cukup Bilang Nanti Saja! Pembenahan RSUD dr Soekardjo Jadi Pertaruhan Harga Diri Pemkot Tasikmalaya
Sebagai tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien, keterbatasan ini jadi beban moral. Karena bagaimana pun sebagai dokter ingin memberikan pelayanan maksimal yang ditunjang sarana dan prasarana. “Kasihan ke masyarakat,” ucapnya.
Pendapat dari berbagai pihak, ada plus minus jika pelimpahan tersebut terealisasi. Positifnya di tangan Pemprov, persoalan sarana dan prasarana RSUD bisa lebih tertangani bahkan diselesaikan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat akan lebih baik.
Kendati demikian, dampak negatifnya Pemerintah Kota Tasikmalaya harus kehilangan aset yang tidak kaleng-kaleng dan berdampak kondisi fiskal. Pasalnya RSUD dr Soekardjo tercatat sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yang dimiliki Pemkot.
Selain itu, selektivitas Sumber Daya Manusia (SDM) pun bisa semakin ketat untuk membangun manajemen yang lebih profesional. Hal tersebut berpotensi terjadi pemutusan kontrak pegawai yang kurang produktif atau kurang berkompeten.
Terkait masalah ini, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan belum bisa memberikan sikapnya. Di mana dirinya menghindar ketika diwawancara terkait RSUD dr Soekardjo.
Secara catatan, RSUD memiliki miliaran uang dari piutang Pemda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya untuk klaim jamkesda. Namun pembayaran piutang itu macet sehingga membuat keuangan rumah sakit menjadi bermasalah.
Keuangan yang tidak sehat diperparah dengan jumlah pegawai non ASN yang terlalu banyak sampai 250 orang. Hal itu menjadi beban tersendiri mengingat para pegawai tersebut harus diberikan gaji serta operasional.(rangga jatnika)