Hanya saja, sejauh ini keberpihakan anggaran dari Pemkot Tasikmalaya memang masih belum memadai. Sebagai ASN Pemkot Tasikmalaya, dr Budi juga bisa memahami kondisi tersebut. “Ya kita juga mungkin harus membarengi dengan keterbatas pemkot pada saat ini,” tuturnya.
Pada prinsipnya dr Budi pun tidak bisa memaksakan baik mendorong pelimpahan ke Provinsi Jabar atau mempertahankan sebagai RSUD milik Pemkot. Karena bagaimana pun kebijakan itu ada di tangan Wali Kota Tasikmalaya. “Karena rumah sakit ini secara kepemilikan adalah milik Pemkot Tasikmalaya, jadi keputusannya ada pimpinan (Wali Kota),” katanya.
Di sisi lain, dr Budi pun tidak bisa memastikan kemampuan anggaran Pemprov bisa menyelesaikan masalah di RSUD dr Soekardjo. Pasalnya pihaknya belum punya kajian atau perhitungan yang detail. “Kita juga belum membuat kajian secara menyeluruh, sebenarnya yang dibutuhkan berapa sih untuk perbaikan di rumah sakit,” ucapnya.
Baca Juga:Tak Cukup Bilang Nanti Saja! Pembenahan RSUD dr Soekardjo Jadi Pertaruhan Harga Diri Pemkot TasikmalayaJatuh dari Mobil, Petugas DLH Kota Tasikmalaya Masuk Rumah Sakit
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Bagas Suryono mengatakan keinginan para nakes untuk pelimpahan ke Provinsi Jabar, menurutnya hal itu merupakan gerakan yang tidak didasari kajian. Karena belum diukur dampak positif dan negatifnya secara komprehensif. “Tidak berpikir plus minusnya seperti apa, seolah tergesa-gesa,” katanya.
Hasil dari rapat kerja yang dilaksanakan dengan Dinas Kesehatan dan direksi RSUD, persoalan di rumah sakit perlu dikaji secara komprehensif. Bukan hanya oleh Komisi IV karena di samping pelayanan kesehatan, juga melibatkan masalah kepegawaian, keuangan dan juga infrastruktur. “Bukan cuma komisi 4 saja, termasuk komisi 1 soal kepegawaian, komisi 3 soal infrastruktur dan komisi 2 soal keuangan juga tersangkut,” jelasnya.
Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan mengenai kondisi rumah sakit ini. Supaya ada kajian lebih dalam baik itu dengan membentuk pansus atau sejenisnya. “Apakah perlu nanti ada audit dari BPKP secara khusus kita lihat nanti, setelah dikaji secara mendalam baru kita bisa ambil kesimpulan,” katanya.(rangga jatnika)