TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Direksi RSUD tidak mempersoalkan kepemilikan RSUD dr Soekardjo baik oleh Pemkot Tasikmalaya atau pun Pemprov Jawa Barat. Pada prinsipnya, rumah sakit perlu dukungan penuh guna memperbaiki hal-hal yang menjadi kendala dalam pelayanan.
Direktur RSUD dr Soekardjo dr Budi Tirmadi mengatakan apa yang disampaikan para nakes merupakan ungkapan keinginan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pasalnya mereka yang berhubungan dengan langsung dengan pasien atau masyarakat. “Mereka terlibat langsung dalam pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya usai rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (4/8/2025).
Kendati demikian, pada pelaksanaannya mereka terganjal oleh berbagai kendala yang berkaitan dengan sarana prasarana. Sehingga membuat pelayanan yang diberikan cenderung asal-asalan. “Dikaitkan dengan obat tidak ada, alat kesehatan yang kurang, mungkin alat kesehatan ada yang rusak, atau mungkin kondisi ruangan kurang representatif,” tuturnya.
Baca Juga:Tak Cukup Bilang Nanti Saja! Pembenahan RSUD dr Soekardjo Jadi Pertaruhan Harga Diri Pemkot TasikmalayaJatuh dari Mobil, Petugas DLH Kota Tasikmalaya Masuk Rumah Sakit
Sebagai pimpinan, pihaknya sudah berupaya untuk membenahi kendala-kendala tersebut. Namun saat ini kondisi keuangan RSUD sendiri mengalami tren negatif. “Satu tahun terakhir mungkin pendapatan kita menurun, karena memang kunjungannya juga menurun,” katanya.
Dengan kondisi keuangan terbatas, pihaknya pun perlu memilah pengeluaran untuk hal-hal yang memang prioritas. Seperti membayar hutang ke distributor obat, gaji pegawai non ASN, termasuk membiayai kebutuhan rutin operasional rumah sakit. “Seperti beli makanan untuk pasien, bayar listrik dan sebagainya,” katanya.
Meskipun bisa tetap beroperasi, keuangan yang tidak sehat membuat berbagai keperluan pelayanan tidak bisa terpenuhi. Sehingga pelayanan menjadi terhambat atau tidak maksimal kepada masyarakat. “Akhirnya untuk maintenance, misalkan alat-alat kesehatan yang rusak, gedung misalkan ruangan yang harus diperbaiki menjadi terbatas,” ucapnya.
Sehingga dia meluruskan bahwa keinginan nakes agar RSUD dilimpah ke provinsi, bukan tidak mau ada di bawah kepemilikan Pemkot Tasikmalaya. Namun ada harapan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. “Siapapun yang menjadi pemilik itu tidak menjadi masalah sebenarnya buat teman teman nakes, selama bahwa bisa memberikan solusi terhadap permasalahan pada saat ini,” katanya.