TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pembenahan RSUD dr Soekardjo sudah menjadi salah satu janji politik Viman-Diky. Maka dari itu, langkah Pemkot Tasikmalaya akan menjadi pertaruhan harga diri kepala daerah.
Hal itu diungkapkan budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat yang menyebut Viman-Diky punya janji politik membenahi RSUD dr Soekardjo. Pasalnya peranan rumah sakit tersebut menjadi salah satu penunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Bicara pelayanan kesehatan untuk membangun IPM, RSUD dr Soekardjo jadi faskes paling sentral yang dimiliki Pemkot Tasikmalaya,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (3/8/2025).
Apalagi, Viman-Diky juga sempat bertemu dengan pegawai RSUD yang tidak diperpanjang kontraknya. Di mana saat itu pasangan kepala daerah tersebut menjadi tumpuan harapan untuk memberikan solusi. “Meskipun belum kelihatan solusinya seperti apa,” tuturnya.
Baca Juga:Jatuh dari Mobil, Petugas DLH Kota Tasikmalaya Masuk Rumah SakitDiduga Berbuat Nakal Kepada Remaja Perempuan, Juru Parkir di Kota Tasikmalaya Babak Belur
Maka dari itu, menurutnya tidak elok jika Pemkot yang saat ini dipimpin Viman menyerahkan begitu saja RSUD ke Pemprov Jawa Barat. Karena secara tidak langsung melempar tanggung jawab atas janji kepada masyarakat. “Ya mau tidak mau harus ditepati janjinya, benahi oleh Pemkot dengan upaya habis-habisan,” katanya.
Namun cukup disesalkan ketika Viman memberikan respons yang tidak jelas mengenai dorongan pelimpahan ke Pemprov Jabar. Seolah sebagai kepala daerah, dirinya bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan di rumah sakit. “Entah bingung solusinya, entah bingung karena tidak mengerti masalahnya,” ucapnya.
Dari perjalanan RSUD beberapa tahun ke belakang, persoalan di rumah sakit tersebut yakni manajemen dan SDM. Sehingga hal tersebut berdampak pada keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana yang bermuara pada pelayanan. “Kan repot sampai urusan obat saja banyak utangnya,” terangnya.
Melihat hal itu, butuh ketegasan dari pimpinan daerah untuk merombak manajemen RSUD dr Sorkardjo secara ideal. Karena tidak bisa dipungkiri, masalah ini bagian dari warisan pejabat-pejabat sebelumnya. “Jika perlu kembalikan ke nol lagi pejabat hingga stafnya, ibaratnya kembali ke setelan pabrik,” terangnya.
Jika memang Pemkot Tasikmalaya tidak sanggup, maka Viman-Diky bisa merelakan RSUD dipegang Pemprov Jawa Barat. Meskipun itu akan menjadi catatan sejarah di Pemkot Tasikmalaya atas kepemimpinan pasangan Viman-Diky. “Setelah puluhan tahun menjadi rumah sakit milik Pemkot, di masa kepemimpinan Viman-Diky RSUD dr Soekardjo dilepas ke provinsi,” tuturnya.i