GARUT, RADARTASIK.ID – Kebijakan larangan study tour yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai respons beragam dari para kepala daerah.
Beberapa menyatakan keberatan, termasuk Wali Kota Bandung, Wali Kota Cirebon, dan Bupati Bandung.
Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya relevan diterapkan secara menyeluruh.
Dari Kabupaten Garut, Bupati Abdusy Syakur Amin menyampaikan pandangannya dengan nada berbeda.
Baca Juga:Transformasi Digital di Dunia B2B: Saatnya Bisnis Indonesia Go Online
Bupati Garut tidak mengeluarkan larangan study tour secara eksplisit terhadap kegiatan study tour di wilayahnya.
Menurutnya, siswa, khususnya yang berada di jenjang SMA, sudah cukup dewasa untuk memahami konteks kegiatan tersebut tanpa harus ada instruksi yang bersifat formal.
Dalam pernyataannya pada Minggu, 3 Agustus 2025, ia menyebutkan bahwa penegasan khusus dianggap tidak lagi relevan.
Lebih lanjut, Syakur menekankan bahwa zaman kini telah berubah.
Instruksi yang bersifat top-down dinilai tidak selalu efektif.
Ia menyatakan, tidak semua hal perlu diatur dengan larangan keras, melainkan dengan logika sosial dan kesadaran bersama.
”Sekarang zamannya tidak selalu diinstruksikan,” ungkapnya.
Ia tidak mempermasalahkan study tour selama tidak menjadi beban bagi siswa dan orang tua.
Jika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip gotong royong dan tanpa paksaan, maka menurutnya tidak ada persoalan yang signifikan.
Namun demikian, ia juga memahami kekhawatiran yang diutarakan oleh Gubernur Jabar.
Baca Juga:
Ia mengakui, dalam beberapa kasus, study tour seringkali diposisikan sebagai bagian dari proses pendidikan formal.
Akibatnya, siswa yang tidak ikut kegiatan tersebut merasa terpinggirkan atau dianggap tidak mengikuti pendidikan secara utuh.
Dalam konteks ini, ia menyatakan kesetujuannya dengan sikap gubernur dan menyebut bahwa persepsi seperti itu memang keliru dan perlu diluruskan. (Agi Sugiana)