Soal Bangunan di Atas Saluran Air di Kota Tasikmalaya, Camat Sudah Ajukan Solusi

Bangunan liar di sempadan saluran irigasi
Ilustrasi bangunan di sempadan saluran irigasi yang banyak terdapat di Kota Tasikmalaya
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Camat Cihideung dan Tawang secara umum sudah memahami kondisi bangunan di atas saluran air yang berdampak pada banjir. Bahkan sudah mengusulkan normalisasi kepada Pemkot Tasikmalaya.

Camat Cihideung Yogi Subarkah mengakui bahwa di wilayahnya memang terdapat banyak bangunan di sempadan saluran air. Bukan hanya irigasi, namun juga drainase. “Bukan hanya bangunan rumah, ada juga yang memang jalur irigasi yang tertutup dan menjadi jalan gang,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (31/7/2025).

Untuk data detailnya memang masih dalam proses pengecekan. Namun ada beberapa wilayah yang memang perlu penanganan yang lebih prioritas karena menimbulkan banjir. “Seperti di wilayah kelurahan Argasari dan Tugujaya, itu terbilang rawan banjir,” ucapnya.

Baca Juga:Lansia 96 Tahun di Kadipaten Tasikmalaya Terkapar Tak Bernyawa di Jalan, Kepala RusakPemprov Jabar Sudah Melangkah, Giliran Pemkot Tasikmalaya Bergerak Tertibkan Bangunan Liar di Sempadan Irigasi

Pihaknya juga sudah mengusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Pemkot Tasikmalaya untuk melakukan normalisasi saluran air. Karena beberapa sedimentasi sudah sangat tinggi dan mengeras. “Efektifnya itu perlu dikeruk menggunakan alat berat,” ujarnya.

Untuk menurunkan alat berat, diakuinya perlu penertiban bangunan-bangunan yang menghalangi. Pihaknya pun mengajukan dua opsi antara normalisasi sempadan atau program padat karya. “Kalau penertiban kan berat, maka jalan tengahnya bisa lewat padat karya,” ucapnya.

Sejurus dengan itu, Camat Tawang Boedi Santoso juga mengakui hal serupa. Di mana beberapa saluran air di wilayahnya rawan banjir dengan sempadan yang terdapat bangunan. “Seperti saluran air di Cilolohan dan Sutisna Senjaya, yang kita pantau sering banjir,” terangnya.

Untuk penanganan lebih lanjut, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Dinas PUTR. Supaya mengecek apa yang menjadi permasalahannya serta penanggulangannya. “Karena kalau sampai penertiban kan kita tidak punya kewenangan,” tuturnya.

Namun ketika memang ada langkah penertiban, pihaknya siap ikut berperan. Salah satunya melakukan komunikasi dengan pengguna-pengguna bangunan tersebut. “Tugas kita kan hanya membantu dan mendampingi,” ucapnya.

Dalam penertiban di saluran irigasi Cimulu pun, Boedi ikut dilibatkan dalam komunikasi di masyarakat. Pihaknya pun bersyukur sejauh ini relatif kondusif sehingga berjalan dengan lancar. “Yang di Cimulu kita juga ikut bergerak di lapangan, khususnya setelah ada surat teguran pertama,” pungkasnya.

0 Komentar