“Bahkan BPBD juga sudah ditanya, menyebut belum ada hasil audit BPKP-nya, berarti tinggal menunggu keluar hasilnya, jadi pengusaha juga menerima,” jelas dia.
Dia menambahkan, jika pihak pengusaha sudah kontrak dari awal terkait pekerjaannya, dalam batas menunggu sebelum keluar hasil audit BPKP.
“Jadi cut off ini pengecekan lebih spesifik, terhadap proyek BTT ini kenapa di audit, apakah ada temuan atau apa. Yang jelas dinas terkait sudah menjelaskan kondisinya,” kata dia.
Baca Juga:Fauzian Faikal Siap Bawa Nafwa FC Salawu Gemilang di Festival Grassroots Tasik Raya Cup 3Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasikan Perda Pedoman Pelayanan Kepemudaan: Dorong Optimalisasi Pemuda
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ferry Wilyam menambahkan, terkait dengan audiensi bersama pihak pengusaha, tentang kejelasan kelanjutan proyek dari BTT yang terdampak akibat kebijakan cut off.
“Pada intinya menunggu hasil audit BPKP terhadap BTT. Jadi kebijakan cut off tidak berlaku parsial tetapi menyeluruh,” kata Ferry.
Menurut Ferry, tinggal mengevaluasi dan kapan cut off-nya dibuka saja. Jadi pengusaha sudah menerima. “Artinya cut off ini bukan pekerjaan yang telah dilaksanakan pengusaha tidak dibayar, tetapi sedang dievaluasi oleh pemerintah daerah,” ungkap dia.
Evaluasi dilaksanakan karena salah satunya adanya audit BPKP terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan anggaran BTT.
“Jadi tinggal menunggu hasil audit BPKP ini keluar hasilnya. Nanti akan dilanjutkan lagi, jadi tidak mungkin yang namanya sudah kontrak tidak dibayar, tetap dibayar, tinggal menunggu saja hasil penilaian BPKP-nya,” ujarnya, menambahkan. (dik)