TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kekosongan jabatan tak hanya menghantui tubuh birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Di lingkup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal serupa juga terjadi.
Posisi Direktur Operasional BPRS Al-Madinah dilaporkan kosong sejak Maret 2025 lalu dan hingga kini belum terisi.
Komisaris BPRS Al-Madinah, Prof Kartawan, menyampaikan bahwa kekosongan jabatan tersebut menjadi sorotan serius, termasuk dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah meminta agar posisi tersebut segera diisi.
Baca Juga:MAN 1 Tasikmalaya Gelar Workshop Kurikulum Berbasis Cinta dan Pembelajaran MendalamBangunan Liar di Atas Saluran Cimulu Kota Tasikmalaya Dibongkar Pemprov Jabar, Kafenya Pindah Kemana?
“Direktur operasional sudah habis masa jabatannya sejak Maret. Saat ini kosong. Kita sudah rapat dengan wali kota, dan tinggal menunggu pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk pengisiannya,” ujar Kartawan saat ditemui di sela kegiatan bakti sosial di wilayah Cibeureum, Kamis (31/7/2025).
Menurutnya, idealnya proses penggantian sudah disiapkan sejak jabatan berakhir. Namun karena belum ada pansel, proses tersebut masih tertunda.
“Kami harap segera tuntas dan posisi itu bisa diisi pejabat definitif secepatnya,” lanjut dia.
Kartawan menjelaskan bahwa pansel akan dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan (SK) wali kota.
“Jadi tinggal menunggu proses, nanti juga diumumkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, H Asep Goparulloh, membenarkan bahwa proses penyusunan SK pansel sudah dijadwalkan sejak Juli lalu. Ia memastikan Agustus ini akan menjadi waktu dimulainya tahapan seleksi secara resmi.
“Insyaallah Agustus segera diproses untuk perekrutan melalui mekanisme open bidding,” kata Sekda.
Ia menyebutkan bahwa posisi direktur operasional lebih diprioritaskan untuk diisi terlebih dahulu karena dinilai vital dalam struktur manajemen BPRS Al-Madinah. Dengan kondisi ini, publik menanti langkah cepat dan transparan dari Pemkot Tasikmalaya untuk segera menuntaskan kekosongan jabatan strategis di BUMD, demi menjaga stabilitas dan performa layanan keuangan daerah.
Baca Juga:Yang Tersisa dari Gagal Tampilnya Hindia di Kota Tasikmalaya!Hampir Tujuh Tahun Menjabat, Kinerja Kadinkes Kota Tasikmalaya Layak Dievaluasi!
“Sementara itu, untuk posisi dewan pengawas yang juga kosong, belum diusulkan pengisiannya. Fokus dulu ke direktur operasional,” jelasnya.(Firgiawan)