TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Belum terisinya jabatan-jabatan kosong di birokrasi Pemkot Tasikmalaya kembali disorot aktivis mahasiswa. Pasalnya, pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu karena kondisi pemerintahan saat ini.
Hal itu diungkapkan aktivis HMI Cabang Tasikmalaya Dikri Rizki Ramadhan yang melihat kekosongan jabatan masih berlarut-larut. Sehingga mengindikasikan lemahnya kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan roda birokrasi. “Bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi menjadi gambaran dari kegagalan manajemen tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.
Apalagi saat ini ada 8 jabatan pimpinan OPD atau eselon 2 yang kosong dan diisi Pelaksana Tugas (Plt). Bisa dibilang jumlah itu terbanyak dari sejarah birokrasi Pemkot Tasikmalaya.
Baca Juga:Soal Dorongan RSUD dr Soekardjo Dilimpah ke Pemprov Jabar, Dinkes dan DPRD Kota Tasikmalaya Mode BertahanBaru Ditertibkan Setelah Puluhan Tahun, Ada Indikasi Main Mata pada Penertiban Bangunan di Cimulu
Kepemimpinan Plt menurutnya jelas hanya menambal kekosongan saja, apalagi secara aturan hanya berlaku 3 bulan. Sehingga Pemkot harus rajin tambal sulam kekosongan jabatan. “Akibatnya, pelayanan publik terganggu, kebijakan stagnan, dan masyarakat kembali menjadi korban dari ketidakmampuan birokrat,” katanya.
Kondisi ini pun membentuk stigma dan spekulasi dari publik mengenai adanya kepentingan politik baik pribadi atau kelompok. Di mana kepala daerah sengaja memperlambat pengisian jabatan-jabatan kosong tersebut. “Jika pemerintah kota terus bermain-main dengan waktu dan mengabaikan fungsi esensial jabatan struktural, maka yang mereka pertaruhkan bukan hanya pelayanan publik, tapi juga integritas pemerintahan secara keseluruhan,” katanya.
Pada akhirnya kepercayaan publik terhadap pemerintah pun akan semakin menurun. Karena realitanya, komitmen dari para pejabat sudah tidak lagi bisa dipercaya. “Rakyat tidak butuh alasan teknis atau dalih prosedural yang mereka butuhkan adalah bukti bahwa pemerintah masih layak dipercaya,” ucapnya.
Lambannya pembenahan birokrasi juga menjadikan harapan kemajuan daerah semakin semu. Karena pemerintah saja belum selesai dengan internalnya sendiri.(rangga jatnika)