TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengalami serangan digital yang diduga berkaitan dengan unggahan kritisnya soal peran buzzer dalam demokrasi.
Pada 15–16 Juli 2025, akun media sosial miliknya diserbu komentar kasar dan hujatan secara bertubi-tubi.
“Saya mendapatkan serangan serius melalui akun Instagram @neni1783 dan TikTok @neninurhayati36 yang tidak ada hentinya,” kata Neni dalam pernyataannya tertulis, Selasa (16/7/2025).
Baca Juga:MAN 1 Tasikmalaya Gelar Workshop Kurikulum Berbasis Cinta dan Pembelajaran MendalamBangunan Liar di Atas Saluran Cimulu Kota Tasikmalaya Dibongkar Pemprov Jabar, Kafenya Pindah Kemana?
Serangan digital terhadap Neni bermula saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi—yang dikenal luas dengan sebutan Kang Dedi Mulyadi (KDM)—mengunggah klarifikasi di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, terkait anggaran media dan dugaan penggunaan buzzer.
Dalam video tersebut, Dedi menyebut soal “mbak yang berkerudung yang speak up saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer.”
Pernyataan tersebut memancing reaksi warganet yang lalu menebak-nebak sosok yang dimaksud. Beberapa pengguna media sosial kemudian menyematkan akun Instagram Neni Nur Hayati sebagai “mbak berkerudung” yang disebutkan KDM.
Selang sehari kemudian, video klarifikasi KDM dimuat ulang oleh akun @diskominfojabar—yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar—dengan menampilkan foto Neni dalam unggahan mereka, pada 15 Juli 2025.
Konten tersebut juga disebarluaskan oleh akun resmi pemerintah lainnya, seperti @humas_jabar, @jabarsaberhoaks, dan @jabarprovgoid.
“Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif, padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun melangkah dari runtuhnya rezim Orde Baru,” ujar Neni.
Menurut Neni, video TikTok miliknya yang mengkritisi penggunaan buzzer tidak menyebutkan nama pejabat secara spesifik.
Baca Juga:Yang Tersisa dari Gagal Tampilnya Hindia di Kota Tasikmalaya!Hampir Tujuh Tahun Menjabat, Kinerja Kadinkes Kota Tasikmalaya Layak Dievaluasi!
“Saya hanya menyampaikan kritik terhadap praktik pencitraan berlebihan oleh kepala daerah. Saya kira ini hal yang wajar dalam negara demokrasi,” katanya menambahkan, Selasa (29/7/2025).
Video tersebut, katanya, dibuat dengan maksud edukasi, mengutip laporan media dan pendapat tokoh-tokoh penting tentang bahaya buzzer terhadap demokrasi.
Namun sejak unggahan tersebut viral, ia justru menjadi sasaran peretasan, intimidasi, dan penghinaan di ruang digital.