TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Terkait penertiban bangunan di atas saluran irigasi Cimulu, Pemkot Tasikmalaya tidak bisa berbuat banyak. Meskipun, upaya agar hal tersebut ditunda pernah dilakukan.
Sebagaimana diketahui, upaya normalisasi saluran irigasi Cimulu berdampak pada pembongkaran sejumlah bangunan yang ada di atasnya. Rata-rata yang dibongkar merupakan lapak usaha yang dibabat oleh Satpol PP dan UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Citanduy Pemprov Jawa Barat.
Terkait langkah Pemerintah itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra menyadari bahwa pembongkaran itu sedikit banyak berdampak pada para pelaku usaha yang berkontribusi pada roda ekonomi dan lapangan kerja. Maka dari itu pihaknya sempat berupaya meminta Pemprov Jawa Barat. “Saya sudah datang ke sana, saya juga meminta keringanan minta waktu supaya diberikan kesempatan untuk mencari solusi,” ungkapnya, Minggu (27/7/2025).
Baca Juga:Pemadatan Hari Kerja Sekolah di Kota Tasikmalaya Jangan Sampai Bikin Siswa Lewatkan Madrasah DiniyahAktivis Sesalkan Diskriminasi PKL dalam Pembinaan UMKM Pemkot Tasikmalaya
Diakuinya bahwa bangunan tersebut secara aturan memang melanggar. Namun pihaknya juga perlu memperhatikan kelangsungan dan aktivitas usaha warganya. “Bukannya kami tinggal diam, jujur ini bukan yang kami harapkan,” ucapnya.
Namun bagaimana pun di sisi lain Pemprov Jawa Barat punya kebijakan dan regulasi yang mengharuskan pembongkaran tersebut. Terlebih hal ini guna kepentingan normalisasi saluran irigasi cimulu sehingga menjadi dilema untuk pemerintah daerah. “Karena kami juga harus mendukung apa pun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.
Disinggung soal langkah serupa di Kota Tasikmalaya, Diky mengaku saat ini belum ada rencana ke arah tersebut. Karena pihaknya lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Belum terpikirkan karena problem utama di Kota Tasikmalaya yang paling utama adalah masalah ekonomi,” tuturnya.
Apalagi pembongkaran pun tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga ketimbang membongkar bangunan, menurutnya lebih baik untuk program pembangunan ekonomi.
Seperti diketahui, Satol PP bersama UPTD PSDA WS Citanduy melakukan pembongkaran sejumlah tempat usaha di jalur irigasi Cimulu. Hal itu berkaitan dengan rencana normalisasi yang akan dilakukan pada Agustus 2025 mendatang.
Pejabat Fungsional UPTD PSDA WS Citanduy Cecep Sopiyan mengatakan bahwa yang dibongkar hanya konstruksi yang menghambat proses normalisasi. Sehingga pembongkaran tidak termasuk bangunan yang berada di sempadan irigasi. “Yang dibongkar itu jembatan (bangunan di atas saluran) yang lebarnya tidak sesuai aturan, ada 4 titik,” tuturnya.(rangga jatnika)