Habisnya dana BTT dinilai bisa menghambat penanganan bencana. Seperti jalan putus di Kecamatan Tanjungjaya–Sukaraja dan dua korban longsor di Salawu yang belum sepenuhnya tertangani.
Sekretaris Komisi III DPRD, Haris Somantri SSos, menambahkan bahwa pihaknya telah memanggil dinas terkait sebulan lalu.
Akan tetapi belum mendapatkan penjelasan yang memadai.
Dia pun mendorong pemerintah daerah menganggarkan kembali BTT sebesar Rp50 miliar, mengingat masih ada sisa waktu enam bulan, sedangkan bencana tidak dapat diprediksi.
Baca Juga:Yang Tersisa dari Gagal Tampilnya Hindia di Kota Tasikmalaya!Hampir Tujuh Tahun Menjabat, Kinerja Kadinkes Kota Tasikmalaya Layak Dievaluasi!
“Pada intinya kita mendorong anggaran BTT dianggarkan sekitar Rp50 miliar oleh pemerintah daerah. Karena ada sisa enam bulan lagi, bencana tidak bisa terprediksi, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran,” dorong dia.
Ia juga menekankan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan BTT dan memastikan setiap kegiatan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan sampai mengalokasikan anggaran yang tidak menjadi prioritas. Jangan sebaliknya yang tidak prioritas malah menjadi prioritas. Kami meminta agar kegiatan yang dilaksanakan, tetap memenuhi transparansi dan akuntabilitas,” paparnya. (Diki Setiawan)