Kata dia, dalam memilih pejabat untuk mengisi enam formasi JPT Pratama, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, relevansi kompetensi dengan tantangan lokal.
Maka dari itu, pejabat yang dipilih harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Ciamis.
“Misalnya, Kepala Dinas Kesehatan harus berpengalaman dalam mengembangkan layanan kesehatan primer dan inovasi promotif-preventif, sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja perlu memahami pendekatan keamanan yang lebih humanis, bukan hanya represif.
Baca Juga:Fauzian Faikal Siap Bawa Nafwa FC Salawu Gemilang di Festival Grassroots Tasik Raya Cup 3Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasikan Perda Pedoman Pelayanan Kepemudaan: Dorong Optimalisasi Pemuda
Kedua, kata dia, pentingnya penguatan sistem merit yang menekankan pada kompetensi dan bukan sekadar simbolisme.
Menurut dia, Pemkab Ciamis harus memastikan bahwa seleksi berbasis pada rekam jejak dan kinerja sebelumnya yang telah melalui asesmen sesuai dengan prinsip career based system yang dijelaskan dalam PP No. 11/2017.
“Hal ini memastikan bahwa yang terpilih adalah individu yang benar-benar kompeten,” ucapnya, menjelaskan.
Ketiga, lanjut dia, kepemimpinan berbasis nilai publik juga menjadi aspek penting dalam pemilihan pejabat JPT. Mengacu pada teori Public Value dari Mark Moore (1995), pemimpin publik harus mampu menciptakan nilai yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.
“Ini berarti pemilihan pejabat harus berorientasi pada kemampuan menciptakan solusi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ucapnya.
Keempat, evaluasi pascapelantikan sangat diperlukan. Sesuai dengan SE Menpan RB No 52 Tahun 2020, pejabat yang terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja harus dilakukan secara berkala dan transparan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontrol sosial dan profesionalisme birokrasi.
Imam Fauzi juga menekankan pentingnya agar proses open bidding ini tidak berhenti pada formalitas semata. Ia mengingatkan bahwa seleksi ini adalah ujian komitmen, yang harus mengutamakan integritas dan kompetensi.
Baca Juga:Kuatkan Peran FKDM Kabupaten Tasikmalaya dalam Menjaga Keamanan: Bentuk FKDM Kecamatan dan DesaTubuh Mengingat Segalanya: Eksperimen Terapi Alternatif BCR Gunakan EEG untuk Ukur Efektivitas
“Proses ini jangan sampai dimanfaatkan untuk memasukkan figur yang hanya pandai menyenangkan atasan namun gagal memenuhi kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Maka dari itu, PMII berharap Bupati Ciamis dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan tantangan jabatan yang dihadapi.
“Jangan sampai keputusan strategis ini jatuh pada individu yang tidak relevan dengan tantangan yang ada. Kompetensi dan kapabilitas harus menjadi ukuran utama dalam memilih pejabat,” ungkapnya. (riz)