Target Retribusi Direvisi, DPRD Kota Tasikmalaya Soroti Kebocoran dan Minimnya Pelayanan

H Wahid
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid
0 Komentar

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, H Asep Goparulloh mengatakan, prinsip utama dalam perubahan anggaran ini adalah menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan.

“Untuk perubahan anggaran kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, kita masih dalam proses pembahasan dan evaluasi. Tidak boleh ada defisit, harus seimbang,” ujarnya, Jumat (18/7/2025).

Meski demikian, Asep optimistis potensi defisit yang sempat muncul pada perencanaan awal bisa teratasi.

“Insyaallah, kaitan-kaitan dengan defisit yang kemarin mudah-mudahan bisa tertutupi,” jelasnya.

Baca Juga:Hampir Tujuh Tahun Menjabat, Kinerja Kadinkes Kota Tasikmalaya Layak Dievaluasi!Guru Madrasah di Kabupaten Tasikmalaya Rayakan Hari Jadi PGM ke-17 di Islamic Centre

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa sumber pendapatan yang mengalami peningkatan, seperti dari sektor pajak daerah, namun di sisi lain ada juga penurunan di beberapa pos retribusi.

“Pendapatan dari pajak-pajak daerah relatif meningkat, dari tahun ke tahun terus tumbuh. Tapi ada juga yang menurun seperti retribusi sampah dan parkir, ini harus kita sesuaikan,” ungkapnya.

Kondisi yang perlu lebih diantisipasi, kata Asep, adalah menurunnya bantuan dari pusat maupun provinsi. Di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang Rp13,9 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun Rp1,7 miliar, serta Bantuan Provinsi (Banprov) yang juga turun sekitar Rp13 miliar.

Pemkot kini terus menggodok berbagai skema agar belanja pembangunan tetap berjalan tanpa menabrak aturan fiskal, sembari menjaga stabilitas dan kesinambungan program prioritas di tengah tantangan keuangan daerah.

“Ini perlu diantisipasi karena belanja yang bersumber dari transfer pusat itu biasanya sudah bersifat spesifik. Maka belanja yang bersumber dari PAD kita sesuaikan saja dengan realisasi sampai pertengahan tahun ini seperti apa kondisinya,” ungkap mantan Kepala BPKAD itu. (rez/igi)

0 Komentar