TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ketua DPC Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Tasikmalaya periode 2025–2030, Kepler Sianturi menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi lembaga pelatihan kerja (LPK) di Kota Tasikmalaya.
Hal itu ia sampaikan dalam pelantikan kepengurusan HIPKI yang digelar pada Selasa (22/7/2025) di RM Sambel Hejo.
Kepler menekankan, dalam lima tahun terakhir, HIPKI telah aktif berkontribusi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan di Kota Tasikmalaya melalui program pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh berbagai LPK.
Baca Juga:Hampir Tujuh Tahun Menjabat, Kinerja Kadinkes Kota Tasikmalaya Layak Dievaluasi!Guru Madrasah di Kabupaten Tasikmalaya Rayakan Hari Jadi PGM ke-17 di Islamic Centre
“Selama lima tahun ini banyak yang sudah kami lakukan. Kami turut menekan angka pengangguran dan kemiskinan lewat pelatihan-pelatihan di LPK,” ujar Kepler.
Namun, ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelatihan di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala.
Salah satu yang krusial adalah persoalan perizinan. Kepler menyoroti rumitnya proses izin usaha yang saat ini terintegrasi melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan memerlukan rekomendasi dari dinas terkait.
“Kami ingin menyampaikan ke Pak Wali Kota soal sulitnya perizinan. Kami mengalami kesulitan mendapatkan rekomendasi dari dinas. Rencananya kami akan audiensi ke Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa masih banyak LPK yang belum memiliki legalitas resmi karena kendala perizinan tersebut.
“Ada LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) yang sampai sekarang belum mendapat legalitas karena proses perizinan yang rumit,” ucapnya.
Selain masalah izin, Kepler juga menyoroti kurangnya jumlah siswa di LPK. Padahal, menurut data yang terima saat penyampaian prakata dari Tedi Setiadi, terdapat sekitar 7.100 anak putus sekolah di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Acara Pesta Rakyat dan Panggung Hiburan atas Pernikahan Wakil Bupati Garut DibatalkanMembanggakan! Enam Siswa MAN 1 Tasikmalaya Lolos ke Universitas Al-Azhar Kairo
“Data anak putus sekolah ini kami harapkan bisa diakses agar LKP dapat ikut berperan aktif. Selama ini kami sempat kesulitan mendapatkan siswa, padahal ada puluhan LKP di kota ini yang bisa menjadi solusi,” ujarnya.
Kepler menyayangkan absennya Wali Kota Tasikmalaya dalam acara pelantikan HIPKI tersebut. Menurutnya, program vokasi sejalan dengan visi-misi kepala daerah dalam menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai kota industri dan perdagangan.