CIAMIS, RADARTASIK.ID – Fenomena tutupnya sekolah swasta kembali mencuat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII, dua SMK swasta di wilayah tersebut resmi menghentikan kegiatan operasionalnya.
Kepala KCD XIII Widhy Kurniatun mengatakan, SMK Darul Falah yang berlokasi di Kecamatan Cijeungjing dan SMK Kesehatan di Kecamatan Ciamis telah tidak lagi aktif sejak dua tahun terakhir akibat nihilnya peserta didik.
Ketiadaan siswa di dua lembaga pendidikan tersebut berdampak langsung pada penghentian berbagai bentuk dukungan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Hal ini menandakan bahwa keberlangsungan sekolah swasta sangat bergantung pada partisipasi peserta didik yang stabil.
Baca Juga:Fauzian Faikal Siap Bawa Nafwa FC Salawu Gemilang di Festival Grassroots Tasik Raya Cup 3Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasikan Perda Pedoman Pelayanan Kepemudaan: Dorong Optimalisasi Pemuda
Dia mengatakan, pentingnya setiap yayasan yang ingin mendirikan sekolah swasta untuk memiliki keunggulan dan identitas yang kuat.
“Ciri khas seperti basis pondok pesantren atau model boarding school dinilai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat,” ujarnya kepada Radar, Jumat 18 Juli 2025.
Menurut dia, tanpa adanya keunikan dan keunggulan tertentu, sekolah swasta akan terancam tersingkir dalam dinamika seleksi alam yang terjadi di sektor pendidikan.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa SMK Kesehatan yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Panyingkiran kini tidak lagi menunjukkan aktivitas pendidikan.
Gedung sekolah tampak tidak terurus, pintu-pintu tergembok, dan ruang laboratorium kosong. Seorang guru dari lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada dekat dengan lokasi mengungkapkan bahwa sejak masa pandemi Covid-19, siswa di SMK tersebut sudah tidak lagi terlihat, dan pendaftaran siswa baru pun tampaknya tidak dibuka kembali.
Fenomena ini juga mendapat sorotan dari Forum Kepala SMK Swasta (FKKS) Ciamis. Wakil Ketua FKKS, Dodi Suhendi, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai belum memberikan perhatian merata antara sekolah negeri dan swasta.
“Pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan, tanpa membedakan antara sekolah negeri dan swasta,” ucapnya, menjelaskan.
Baca Juga:Kuatkan Peran FKDM Kabupaten Tasikmalaya dalam Menjaga Keamanan: Bentuk FKDM Kecamatan dan DesaTubuh Mengingat Segalanya: Eksperimen Terapi Alternatif BCR Gunakan EEG untuk Ukur Efektivitas
Dodi menyampaikan bahwa kebijakan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) melalui skema prestasi, afirmasi, perpindahan tugas, dan zonasi dan aturan PAPS secara eksklusif untuk sekolah negeri berdampak signifikan pada penurunan jumlah siswa di sekolah swasta.