Nanang juga menyayangkan, di tengah momentum 100 hari kerja pascapelantikan, Bupati justru lebih fokus pada kebijakan pembatasan anggaran, bukan pada percepatan pelaksanaan program kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Seharusnya dalam 100 hari pertama ini difokuskan untuk mendorong pembangunan, bukan malah mematikan geraknya dengan kebijakan cut off,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD, Dani Fardian mengatakan rendahnya serapan anggaran tahun ini sangat berpotensi menghambat pembangunan daerah dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat masih memiliki serapan anggaran yang sangat rendah.
Baca Juga:Fauzian Faikal Siap Bawa Nafwa FC Salawu Gemilang di Festival Grassroots Tasik Raya Cup 3Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasikan Perda Pedoman Pelayanan Kepemudaan: Dorong Optimalisasi Pemuda
“Contohnya Dinas Pekerjaan Umum baru menyerap 9,9 persen, Dinas Pertanian 27,9 persen, Disparpora 23 persen, Dinas Sosial 34 persen, Dinas Kesehatan 42 persen, dan Dinas Perdagangan hanya 20,3 persen,” ungkap Dani kepada Radar.
Dani menilai, realisasi anggaran yang lambat tersebut bisa berdampak pada tertundanya pelaksanaan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sosial, dan pelayanan dasar masyarakat.
Maka dari itu, kata Dani, Komisi II mendesak Pemkab Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab keterlambatan tersebut. Salah satu yang disoroti adalah kebijakan cut off APBD yang diberlakukan oleh Bupati Tasikmalaya, serta penerapan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Kebijakan ini harus dikaji ulang. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Dani.
Menurutnya, selain cut off, situasi politik menjelang Pilkada juga berkontribusi pada lambatnya penyerapan karena banyak program yang tertunda. (ujg)