TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Salah satu dampak dari kebijakan Bupati Tasikmalaya soal cut off APBD 2025, hingga awal Juli ini serapan anggaran baru 38 persen. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya Muhamad Hakim Zaman, juga mengkritisi kebijakan cut off tersebut. Ia menilai, kebijakan ini telah menyebabkan stagnasi dalam sejumlah pembangunan. Bahkan menghambat realisasi program strategis nasional, seperti ketahanan pangan.
“Banyak kelompok tani tidak menerima bantuan bibit, pupuk, dan perbaikan irigasi karena anggaran belum dicairkan. Ini bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo terhadap ketahanan pangan,” katanya.
Baca Juga:Fauzian Faikal Siap Bawa Nafwa FC Salawu Gemilang di Festival Grassroots Tasik Raya Cup 3Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasikan Perda Pedoman Pelayanan Kepemudaan: Dorong Optimalisasi Pemuda
Dia juga menilai serapan Dinas Pertanian yang hanya 19 persen mencerminkan betapa seriusnya dampak cut off ini. Menurutnya, pada pertengahan tahun seperti saat ini, idealnya serapan anggaran minimal sudah mencapai 50 persen.
“Fakta bahwa saat ini baru sekitar 30 persen sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli, yang menilai pemberlakuan cut off terlalu cepat, padahal APBD masih berjalan. Ia menyebut, alasan efisiensi yang merujuk pada Inpres 1/2025 seharusnya hanya diterapkan dalam periode Februari–Maret saja.
“Kalau cut off ini terus dilanjutkan, dampaknya akan sangat luas, mulai dari mandeknya pembangunan hingga terganggunya pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nanang.
Nanang menambahkan, kebijakan tersebut juga berdampak pada iklim investasi. Banyak proyek yang sudah masuk tahap kontrak atau pra-kontrak kini terancam tertunda.
“Investor juga dirugikan, karena pekerjaan yang sudah direncanakan dan dijalankan terhambat akibat kebijakan ini,” ucapnya.
Nanang juga mengingatkan agar Bupati lebih fokus pada penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk lima tahun ke depan, daripada terus berkutat dengan cut off anggaran yang justru menghambat pelayanan publik.
Baca Juga:Kuatkan Peran FKDM Kabupaten Tasikmalaya dalam Menjaga Keamanan: Bentuk FKDM Kecamatan dan DesaTubuh Mengingat Segalanya: Eksperimen Terapi Alternatif BCR Gunakan EEG untuk Ukur Efektivitas
Jika tidak ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat, serapan APBD tahun ini diprediksi akan jauh dari target.
“Idealnya sampai Juli ini sudah 50 persen terserap. Jika cut off terus diberlakukan, potensi anggaran yang tidak terserap bisa sangat besar,” katanya.