Bupati Abdusy Syakur Amin Akui Pendidikan di Kabupaten Garut Memprihatinkan, Bagaimana Respons Wamendikdasmen?

Pendidikan di Kabupaten Garut
Wamendikdasmen, Dr Fajar Riza Ul Haq, berbicara di acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Al Musaddadiyah yang juga dihadiri Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Rabu, 16 Juli 2025. (Agi Sugiana)
0 Komentar

GARUT, RADARTASIK.ID – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Garut yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu indikator utama yang disoroti adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor pendidikan yang masih tergolong rendah, yaitu sebesar 69 persen.

Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah yang masih belum ideal.

Baca Juga:Tata Kawasan Pesisir, Pemkab Garut Ajukan Program Strategis ke Kementerian Kelautan dan PerikananWamendikdamen Tinjau MPLS di Garut, Tekankan Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta

Syakur menjelaskan, rata-rata masyarakat Garut hanya mengenyam pendidikan selama 7 hingga 8 tahun.

”Jadi rata-rata orang Garut pendidikannya baru beres kelas 2 SMA (Sekolah Menengah Atas),” ungkapnya saat mengunjungi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Al Musaddadiyah mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Dr Fajar Riza Ul Haq, Rabu, 16 Juli 2025.

Ia menekankan, untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik, penting bagi generasi muda melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Menurutnya, pendidikan tinggi kerap berkorelasi positif dengan peningkatan taraf ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Syakur juga menginformasikan, Kabupaten Garut memiliki sekitar 400 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 1.540 Sekolah Dasar (SD).

Namun demikian, ia mengungkapkan, hanya sekitar 15 persen dari guru PAUD yang telah terverifikasi secara resmi.

Akreditasi PAUD di daerah tersebut baru mencapai 80 persen, yang menurutnya menjadi tolok ukur penting dalam menjamin mutu lembaga pendidikan.

Baca Juga:Soal Relokasi PKL Simpang Lima Kabupaten Garut, DPRD Beri SaranKenapa di Eduwisata Perlebahan Kabupaten Garut Perlu Ditanami Ratusan Pohon?

Syakur menambahkan, sekolah-sekolah yang belum terakreditasi biasanya memiliki sistem penjaminan mutu yang belum berjalan optimal.

Ia menilai, hal tersebut berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran yang belum maksimal.

Tak hanya menyoroti sisi institusional, Syakur juga menekankan pentingnya peran lingkungan dalam menunjang keberhasilan pendidikan.

Ia mengapresiasi tingginya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Garut yang mencapai hampir 100 persen untuk jenjang SD dan 95 persen untuk SMP.

Namun, ia mencermati adanya penurunan pada Angka Partisipasi Murni (APM) SD yang kini berada di angka 81 persen.

Fenomena ini menunjukkan, masih banyak siswa yang bersekolah di luar rentang usia seharusnya, yang mengindikasikan keterlambatan dalam menempuh pendidikan dasar.

Meski dihadapkan pada sejumlah persoalan, Syakur menyatakan optimisme bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan formal.

0 Komentar