TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMP Swasta se-Kota Tasikmalaya mendatangi Gedung DPRD, Rabu (16/7/2025). Mereka menyampaikan aspirasi terkait kebijakan masuk sekolah jam 06.30 serta kurangnya jumlah siswa pasca SPMB.
Menurut mereka kebijakan itu harus diperjelas dengan aturan di tingkat lokal dengan melibatkan berbagai stakeholder. Kebijakan masuk sekolah lebih pagi itu merupakan gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Lewat kebijakan itu siswa diharuskan bangun lebih pagi dan masuk sekolah pukul 06.30. Kemudian, mereka juga akan pulang lebih awal dari sebelumnya.
Baca Juga:Membanggakan! Enam Siswa MAN 1 Tasikmalaya Lolos ke Universitas Al-Azhar KairoPolisi Sayangkan EO Konser Ruang Bermusik di Kota Tasikmalaya Telat Urus Izin
Kepala SMP Hidayatul Mutaqin Plus, Yeyen Munawar, mengaku khawatir kebijakan tersebut dapat mengacaukan sistem pembelajaran di sekolah berbasis keagamaan. Terutama terkait keberlangsungan TPA dan Madrasah Diniyah.
“Mestinya Wali Kota dan dinas menyikapi dengan baik. Jangan sampai kebijakan baru jam masuk dan pulang yang dikhawatirkan karena lebih cepat itu diterapkan tanpa kesiapan. Bagaimana nasib TPA, Diniyah? Apakah pemerintah siap memfasilitasi dan menyiapkan guru? Kan tidak mungkin,” kata Yeyen.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi merusak tatanan kegiatan belajar yang sudah tertata rapi di sekolah-sekolah swasta Islam.
“Tatanan yang sudah ada bisa rusak. Itu akan menimbulkan kegaduhan dan masalah baru,” ujarnya.
Seperti diketahui, jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB dalam beberapa waktu terakhir mulai diujicobakan di sejumlah daerah, seperti Kota Bogor dan Bekasi. Beberapa sekolah di Kota Tasikmalaya juga mulai melaksanakan kebijakan itu, meski belum serempak.
FKKS Minta Pelibatan Stakeholder
Sekretaris FKKS SMP Swasta, Usep Muhajir, menilai kebijakan pendidikan tidak bisa diambil secara sepihak. Ia menyatakan bahwa FKKS hadir untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendorong agar semua kebijakan dibuat melalui kajian regulasi yang menyeluruh.
“Tujuannya (sekolah swasta) ikut andil mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kota Tasik kan belum punya regulasi soal itu (jam masuk sekolah pukul 06.30, red). Ketika membuat kebijakan, hierarki dari pusat sampai daerah harus dikaji. Bisa gaduh kalau stakeholder lain tidak dilibatkan,” tegas Usep.