PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pangandaran menyoroti ketidakjelasan arah kebijakan penyehatan fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Menurut organisasi mahasiswa ini, langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah belum mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang memadai.
Ridwan Fauzi, aktivis PMII Kabupaten Pangandaran, mempertanyakan klaim pemerintah mengenai penurunan utang daerah sebesar Rp 134 miliar dalam waktu relatif singkat.
Baca Juga:Buntut Pungli Tiket Masuk Objek Wisata Unggulan Pantai Pangandaran, PNS dan PPPK Ambil Alih Penarikan TiketKenapa Nelayan Menolak Pemasangan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran?
Ia menilai, tanpa penjelasan resmi terkait pergeseran pos belanja, realisasi anggaran, serta audit independen, publik hanya disuguhkan retorika tanpa bukti konkret yang dapat diverifikasi.
”Publik hanya diberi ilusi anggaran, bukan substansi kinerja,” katanya saat menghubungi Radartasik.id beberapa waktu lalu.
Dalam pandangannya, kondisi ini menimbulkan dugaan adanya manipulasi anggaran atau semacam ”akrobat fiskal” yang justru merusak logika tata kelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Ridwan menekankan, masyarakat berhak mengetahui secara detail bagaimana utang daerah bisa ditekan dalam waktu yang singkat.
Ia menilai, narasi penyehatan fiskal tidak boleh berhenti hanya sebagai slogan, melainkan harus disertai dengan data, dokumen, dan langkah yang dapat diakses publik.
PMII Kabupaten Pangandaran menilai, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.
Ketika anggaran dikelola secara terbuka, masyarakat akan mampu memahami arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
Baca Juga:Jual Beli Tiket Palsu Masuk Objek Wisata Pangandaran Masif, Wisatawan Harus Waspada!Pungli Tiket Mencoreng Lagi Dunia Pariwisata Pangandaran, Pelakunya Pegawai Disparbud
Sebagai bagian dari kontrol sosial, PMII menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses kebijakan fiskal di daerah tersebut.
Mereka juga mendorong pemerintah agar segera menyampaikan secara terbuka dokumen roadmap penyehatan fiskal, termasuk langkah-langkah rasionalisasi anggaran yang telah dan akan dilakukan.
Menurut PMII, penjelasan yang rinci dan terstruktur sangat penting agar masyarakat dapat menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, serta menjaga kestabilan fiskal secara menyeluruh di Kabupaten Pangandaran.
Sementara itu, Radartasik.id mencoba mengonfirmasi tanggapan pemerintah daerah atas desakan tersebut melalui Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran, Idi Kurniadin.
Namun, yang bersangkutan belum memberikan pernyataan resmi. (Deni Nurdiansah)