TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Menjelang digelarnya ‘Konser Ruang Bermusik’ akhir pekan mendatang, sejumlah simpul masyarakat Kota Tasikmalaya menyuarakan pendapat.
Penolakan mencuat bukan soal musik atau konsernya, melainkan pada salah satu band yang akan tampil, yakni Hindia. Padahal konser akan digelar pada 19-20 Juli 2025.
Salah satu tokoh masyarakat Tasikmalaya, H Ade Ruhimat, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap kehadiran band tersebut.
Baca Juga:18 Tim Bola Voli Putri Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Beradu Skill di Taruna Mandiri Cup ISoroti Kebijakan 50 Siswa Per Rombel, Legislator Kota Tasikmalaya Ini Minta Gubernur Jawa Barat Lebih Bijak
Menurutnya, umat Islam di Tasikmalaya tidak alergi terhadap musik atau pertunjukan band.
Ia menegaskan konser musik telah berulang kali diselenggarakan di berbagai tempat, seperti di kawasan Lanud Wiriadinata dan tidak pernah menuai reaksi penolakan.
“Kita umat Islam Tasikmalaya tidak anti musik, tidak anti band. Lihat buktinya, sudah beberapa puluh kali konser digelar di Lanud, toh aman-aman saja. Kami tidak menolak,” ucapnya kepada Radar, Minggu (13/7/2025).
Namun, lanjut dia, konteks yang berbeda muncul ketika konser mengundang penyanyi seperti Hindia.
Ia menyebut bahwa band tersebut membawa muatan yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal Tasikmalaya yang dikenal sebagai Kota Santri.
“Akan tetapi, kami menolak konser Hindia karena grup band ini membawa nilai-nilai dajjal yang akan merusak religiusitas masyarakat. Kota Tasikmalaya memiliki kearifan lokal, bahkan dilindungi oleh Perda Tata Nilai,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia bahkan menyebut kehadiran band tersebut bertentangan dengan dasar negara.
Baca Juga:543.015 Siswa di Jawa Barat Gagal Masuk SMA-SMK Negeri, 23 Ribu Kursi di Sekolah Negeri Masih KosongEmpat Kader Kota Tasikmalaya Dipercaya Jabat Struktural GP Ansor Jawa Barat Periode 2024–2028
“Yang paling mendasar, konser band syetan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” seru Ade Ruhimat, seraya memperingatkan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum jika konser tetap digelar.
Dalam pernyataannya, Ade juga menyoroti lemahnya kepekaan beberapa pihak yang terlibat dalam proses perizinan dan pelaksanaan acara. Ia meminta agar Polda Jawa Barat lebih cermat sebelum mengeluarkan izin keramaian.
“Pihak Polda seharusnya memahami karakter daerah. Band ini sudah viral dengan kontroversinya, bahkan Aceh sudah menolak. Kenapa Tasikmalaya harus menerima?” ujarnya.
Tak hanya kepolisian, Ade menyoroti Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dianggap kurang tanggap.
Menurutnya, saat ada permohonan izin, seharusnya dilakukan koordinasi lintas sektoral, termasuk melibatkan MUI dan pihak kepolisian.