TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sejumlah tokoh dari mulai ulama, Ormas, aktivis, seniman, pegiat event dan penyelenggara Ruang Bermusik 2025 duduk bareng di Kopi Maqha, Sabtu (12/7/2025). Mereka menyampaikan pandangan masing-masing terkait apa yang menjadi polemik mengenai Hindia, salah satu artis yang akan tampil di konser musik tersebut.
Pertemuan yang diinisiasi Polres Tasikmalaya Kota itu dilakukan secara tertutup. Membahas soal polemik atau pro kontra salah satu musisi yang akan tampil pada agenda event Ruang Bermusik 2025 yang akan dilaksanakan pada 19-20 Juli 2025 di Lanud Wiriadinata.
Selain pihak yang pro dan kontra, pertemuan itu juga dihadiri unsur TNI, Polri dan pemerintah. Di mana Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan diwakili Kepala Disporabudpar Dedi Mulyana.
Baca Juga:Konser Ruang Bermusik Menuai Polemik di Kota Tasikmalaya, Kontroversi Hindia Menjadi SorotanGimana Dong? Perizinan Konser Ruang Bermusik di Tasikmalaya Belum Ditempuh, Padahal Tiket Sudah Sold Out
Berlangsung selama kurang lebih 2 jam, kepastian konser tetap tidak bisa dipastikan. Karena pada dasarnya izin tersebut bukan ditentukan ormas atau pun EO, melainkan kepolisian.
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh Faruk Rozi menyampaikan pertemuan itu merupakan keempat kalinya dilakukan. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya akan dilampirkan dalam rekomendasi dalam proses izin di tingkat Polda. “Yang mengeluarkan izin itu di satuan level Polda Jabar, kita hanya mengeluarkan rekomendasi,” terangnya.
Pada prinsipnya, lanjut Moh Faruk, para tokoh dan ulama tidak menolak konser musik di Kota Tasikmalaya. Sehingga jangan ada anggapan intoleran bahwa Kota Resik ini anti konser musik. “Kota tasikmalaya itu kota yang toleran, terbukti itu dengan diresmikannya instalasi pemulasaran jenazah tadi pagi,” ucapnya.
Bahkan dalam pertemuan tersebut ulama menyampaikan dukungan terhadap event konser musik. Hanya saja dengan catatan harus memperhatikan regulasi dan nilai kearifan lokal.
“Para ulama, mui juga semua mendukung adanya konser, tetapi dengan memperhatikan masalah regulasi dan kearifan lokal yang selama ini ada di Kota Tasikmalaya,” ucapnya.
Dari informasi yang dihimpun Radar, pro kontra mengenai musisi yang kontroversi masih terjadi. Terkait hal itu, boleh tidaknya bergantung pada pertimbangan Polda Jawa Barat. “Itu Polda yang memutuskan, kita hanya mengeluarkan rekomendasi,” katanya.