PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Rencana pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) oleh PT Pasifik Bumi Samudera di wilayah perairan Pantai Timur Pangandaran memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat lokal.
Penolakan pemasangan keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran ini datang terutama dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran dan para pelaku usaha water sport yang khawatir terhadap dampak ekologis dan sosial ekonomi dari proyek tersebut.
Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyatakan, penambahan keramba jaring apung berpotensi mengganggu jalur operasional nelayan.
Baca Juga:Jual Beli Tiket Palsu Masuk Objek Wisata Pangandaran Masif, Wisatawan Harus Waspada!Pungli Tiket Mencoreng Lagi Dunia Pariwisata Pangandaran, Pelakunya Pegawai Disparbud
Area yang direncanakan merupakan jalur perahu nelayan sekaligus zona penangkapan ikan.
Ia menekankan, keberadaan keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran bisa membatasi ruang gerak nelayan dan memicu konflik penggunaan ruang laut.
Lebih lanjut, Jeje menyampaikan kekhawatiran atas informasi bahwa keramba jaring apung tersebut dirancang untuk budi daya baby lobster.
Ia menilai lokasi yang dipilih tidak sesuai karena karakteristik perairannya yang sempit dan dangkal, dengan kedalaman hanya sekitar enam hingga sembilan meter saat surut.
Padahal, untuk budi daya baby lobster idealnya dibutuhkan perairan dengan kedalaman minimal 24 hingga 30 meter.
Tak hanya soal teknis, Jeje menyoroti kedekatan lokasi proyek dengan kawasan wisata air populer di Pangandaran.
Ia mengingatkan, area tersebut juga menjadi tempat berlabuh kapal wisata serta nelayan kecil, termasuk yang menggunakan jaring arad.
Baca Juga:Tabungan Murid Mandek, IPNU Kabupaten Pangandaran Desak Kepala Dinas Pendidikan MundurPencarian Nelayan Pangandaran yang Hilang Resmi Dihentikan, Yogi Belum Ditemukan
Lokasi ini bahkan bersinggungan langsung dengan wilayah konservasi terumbu karang di sekitar Cagar Alam.
Penolakan pemasangan keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran juga disebabkan minimnya sosialisasi.
Jeje menyebut, pihaknya sebagai representasi resmi nelayan tidak pernah diundang dalam pertemuan atau konsultasi mengenai rencana pemasangan keramba jaring apung tersebut.
Ia justru mengetahui kabar proyek ini melalui media sosial. ”Saya sebagai Ketua HNSI tidak pernah diundang,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.
Di sisi lain, PT Pasifik Bumi Samudera diketahui telah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal).