Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer sebesar Rp 4.880,24 miliar atau 42,43% dari total alokasi TKD 2025.
Dana tersebut dialokasikan ke berbagai instrumen seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil.
Penyaluran ini berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat daerah serta menopang pelayanan dasar.
Sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, UMKM mendapat perhatian khusus.
Baca Juga:Honda Modif Contest 2025: Panggung Kreativitas Ribuan Modifikator IndonesiaPuncak Bogor Jadi Saksi Kemeriahan, Komunitas Scoopy Menginspirasi dengan Velocreativity
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau lebih dari 55 ribu debitur dengan total pembiayaan Rp 2,03 triliun.
Di sisi lain, pembiayaan ultra mikro (UMi) juga menyasar lebih dari 5 ribu debitur dengan penyaluran mencapai Rp 25,61 miliar.
Ini mencerminkan keberlanjutan strategi fiskal inklusif dalam memperkuat ekonomi akar rumput.
Sebanyak 1,27 juta peserta telah menerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial dengan total anggaran Rp 801,58 miliar.
BPNT mendominasi penyaluran dengan alokasi lebih dari Rp 500 miliar, disusul oleh PKH dan program bantuan Yayasan Anak Panti Indonesia (YAPI).
Penyaluran ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan kelompok rentan.
Dari sisi fiskal daerah, pendapatan APBD telah mencapai Rp 5.858,78 miliar atau 40,08% dari target.
Baca Juga:20 Tahun Lebih di Pasar Indonesia, ini 5 Alasan Kenapa Toyota Avanza Populer di IndonesiaKemenangan Bersejarah! M Kiandra Ramadhipa Dominasi ETC Prancis, Lagu Indonesia Raya Bergema
Sebagian besar pendapatan berasal dari transfer pusat, sedangkan PAD menyumbang hampir 12%.
Di sisi belanja, pemerintah daerah telah merealisasikan 29,7% dari anggaran, dengan belanja pegawai menyerap lebih dari setengah total belanja.
Hal ini mencerminkan struktur anggaran daerah yang masih sangat tergantung pada transfer pusat dan didominasi belanja rutin.
Secara keseluruhan, data KiTa APBN Priangan Timur hingga Mei 2025 menggarisbawahi bagaimana kekuatan fiskal—baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun transfer—menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. (*)