Ia berharap validitas data ketiga instansi tersebut dapat digunakan untuk memastikan apakah seorang warga layak menerima bansos atau tidak.
“Kita memahami, BPS hanya melakukan survei dan tidak semuanya hanya sampel beberapa titik saja, data riilnya BPS pun belum tentu punya. Kita minta ini ditindaklanjuti pemerintah, memastikan warga kita yang benar-benar membutuhkan dan layak dibantu, bisa mendapat intervensi pemerintah lewat pintu bantuan sosial,” pungkasnya. (Firgiawan)