“Kecuali belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti gaji, tunjangan, listrik, air, internet, ADD, Siltap, dan honorarium non-ASN bulanan,” ungkap dia.
Belanja yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi juga tetap berjalan sesuai regulasi.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, membenarkan kebijakan ini terkait banyaknya persoalan yang dihadapi daerah, terutama kerusakan infrastruktur.
Baca Juga:Diam-Diam, Pertina Kota Tasikmalaya Bawa Pulang 23 Medali Emas dan Perak!Cerita Awal Mula Berdirinya Rumah Pemulasaraan di Kota Tasikmalaya
“Jadi kita tidak bisa menutup mata, karena faktanya memang seperti itu. Hampir 50 persen jalan kita rusak,” ujarnya.
Salah satu kerusakan yang belum tertangani adalah jalan penghubung Tanjungjaya-Sukaraja yang putus akibat longsor.
“Kenapa belum tuntas? Karena BTT-nya sudah habis. Kalau ada anggarannya, pasti kami perbaiki,” tambah Asep.
Menurutnya, prioritas saat ini adalah menggunakan anggaran untuk kebutuhan penting.
“Pada intinya, anggaran yang tidak penting ditiadakan, semua difokuskan ke kebutuhan yang lebih prioritas,” tandasnya. (k13)