BANJAR, RADARTASIK.ID – Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, H Annur, mengungkapkan, dugaan kasus kendaraan inventaris milik Desa Mulyasari yang digadaikan oleh oknum perangkat desa terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap aset milik negara.
Annur menyatakan, persoalan kendaraan dinas digadaikan terjadi karena tidak adanya kontrol yang memadai terhadap barang-barang yang seharusnya dijaga oleh pihak yang bertanggung jawab.
Menurut Annur, selain pengawasan yang lemah, salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah kurangnya pengamanan terhadap aset dan kondisi aparat desa yang mungkin kurang sejahtera.
Baca Juga:Kedatangan Pihak Ketiga Dinantikan, Pembangunan Banjar Waterpark Harus DilanjutkanKirab Ngabumi: Tradisi Kearifan Lokal yang Menghubungkan Manusia, Alam, dan Leluhur di Kota Banjar
Ia menjelaskan, perangkat desa yang tidak merasa bertanggung jawab terhadap penggunaan aset desa menyebabkan mereka tidak menjaga dengan baik barang yang merupakan milik negara tersebut.
Annur pun menyarankan agar setiap aset yang ada di desa, kelurahan, kecamatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, bahkan di DPRD Kota Banjar, perlu rutin diperiksa dan dihitung.
Hal ini penting untuk memastikan tidak ada kejadian serupa yang terulang. ”Aset milik negara harus dijaga dengan baik,” ungkapnya pada Minggu, 6 Juli 2025.
Dugaan kasus ini, lanjut Annur, seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak, mengingat ia khawatir peristiwa serupa tidak hanya terjadi di Desa Mulyasari, tetapi juga di desa-desa lain.
Ia menekankan, aset yang digunakan oleh perangkat desa atau pejabat lainnya sering dianggap sebagai milik pribadi, sehingga mereka dengan mudah dapat menggadaikan barang tersebut tanpa rasa tanggung jawab.
Annur mengingatkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkot Banjar untuk menjaga aset yang digunakan dan tidak membawa pulang barang milik desa atau negara.
Ia menegaskan, penyalahgunaan aset harus dihindari dengan tegas, dan barang milik negara harus tetap berada di tempat yang semestinya.
Baca Juga:Banjar Waterpark Masih Berpeluang Hidup? Investornya Ternyata Beralih ke Wahana Alam Parung TasikmalayaPuluhan ASN Kota Banjar Resmi Dilantik untuk Isi Kekosongan Jabatan, Ini Pesan Wali Kota Sudarsono
Sebagai langkah konkret, Annur yang juga merupakan anggota fraksi PKB, berencana untuk turun langsung ke lapangan, baik ke desa-desa maupun instansi lainnya, guna melakukan pengawasan terhadap aset.
Meskipun pengawasan administratif sering dilakukan, pengawasan terhadap kondisi fisik aset masih minim.
Untuk itu, Annur menambahkan, turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan harus dilakukan dengan surat perintah dari pimpinan DPRD Kota Banjar agar tindakan tersebut tetap sesuai dengan prosedur dan menghindari potensi masalah yang tidak diinginkan.