TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sebagian besar seolah swasta relatif masih menjadi cadangan ketika siswa tidak bisa lolos di sekolah negeri. Lambat laun, sekolah negeri pun berpotensi gulung tikar.
Di Kota Tasikmalaya, beberapa sekolah swasta memiliki pamor dan pilihan bagi masyarakat. Namun kebanyakan malah jadi cadangan atau penampung siswa-siswa yang tidak diterima sekolah negeri.
Hal ini membuat kebanyakan lembaga pendidikan swasta sulit untuk berkembang. Ditambah lagi kebijakan pemerintah dipandang tidak berpihak kepada pendidikan swasta.
Baca Juga:Polisi Sudah Turun Tangan dalam Kasus Unsil Tasikmalaya, Proses Hukum Menunggu Laporan Korban27.714 Kendaraan Pajaknya Masih Nunggak, Program Pemutihan Masih Berjalan Sampai September 2025
Kepala SMP PUI Cicurug Deden Tazdad mengatakan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini pihaknya baru mendapat 16 siswa. Biasanya jumlah pendaftar meningkat setelah SPMB sekolah negeri ditutup. “Kami juga menunggu SPMB untuk sekolah negeri ditutup,” ujarnya.
Hal itu berkaitan dengan animo orang tua dan siswa untuk masuk sekolah negeri relatif tinggi. Karena bagaimana pun sekolah negeri dibiayai negara secara penuh untuk membangun fasilitas. “Mungkin karena dari fasilitas, kecuali mungkin sekolah swasta yang sudah maju dan punya fasilitas mumpuni,” terangnya.
Dewasa ini, tantangan pendidikan swasta memang cukup berat. Dari mulai penambahan rombel ditambah jika melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah swasta yang juga harus gratis. “Memang belum ada kebijakan yang pro terhadap sekolah swasta,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Kepala SMK Manangga Pratama Jafar Solihin yang mengatakan saat ini pendaftar baru di angka 127. Itu pun potensi pengurangan masih ada karena beberapa siswa kembali ditawari oleh sekolah negeri. “Jadi yang tadinya tidak lolos, kembali dipanggil untuk memenuhi kuota rombel,” katanya.
Di samping animo masyarakat untuk sekolah ke sekolah swasta yang minim, kebijakan pemerintah pun semakin mematikan. Salah satunya kebijakan Gubernur Jawa Barat soal penambahan kuota rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. “Jadi seperti mematikan sekolah swasta,” terangnya.
Idealnya pemerintah bisa memperhatikan juga kelangsungan sekolah swasta. Karena bukan hanya berkontribusi membantu pelayanan pendidikan, namun juga membuka lapangan pekerjaan. “Jangankan membuka lapangan kerja, yang ada saja tidak diperhatikan,” katanya.(rangga jatnika)