TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam mendorong penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana alam tampaknya menemui tantangan besar. Bupati Tasikmalaya, H Cecep Nurul Yakin menegaskan bahwa realisasi usulan tersebut cukup sulit dilakukan mengingat kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan.
Cecep menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini menghadapi tekanan anggaran cukup berat. Defisit anggaran tahun berjalan mencapai Rp 106 miliar, sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari tahun anggaran sebelumnya hanya sebesar Rp 13 miliar.
“Artinya kita masih mengalami kekurangan sekitar Rp 94 miliar. Dalam kondisi seperti ini, menambah anggaran BTT jelas bukan hal yang mudah. Kecuali ada sumber pendanaan baru yang masuk atau ada efisiensi dari pos anggaran lain,” ungkap Cecep usai Apel Kesiapsiagaan Bencana, Rabu 2 Juli 2025.
Baca Juga:Fauzian Faikal Siap Bawa Nafwa FC Salawu Gemilang di Festival Grassroots Tasik Raya Cup 3Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasikan Perda Pedoman Pelayanan Kepemudaan: Dorong Optimalisasi Pemuda
Menurut Cecep, dalam mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penambahan anggaran BTT hanya bisa dilakukan apabila tersedia Silpa yang mencukupi atau jika ada pergeseran anggaran dari kegiatan yang dinilai kurang prioritas.
“Kalau Silpa tidak memadai, ya tidak mungkin dipaksakan. Maka langkah paling rasional saat ini adalah memaksimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia, terutama untuk kebutuhan penanganan bencana yang sifatnya mendesak,” tegasnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Cecep tetap mendorong optimalisasi penanganan bencana. Ia telah menginstruksikan kepada seluruh posko penanggulangan bencana di titik-titik rawan agar segera melakukan pendataan dan inventarisasi kebutuhan secara menyeluruh.
“Saya sudah perintahkan empat titik kumpul utama untuk segera menyusun daftar kebutuhan logistik dan peralatan darurat yang benar-benar dibutuhkan di lapangan. Fokusnya bukan pada progres pembangunan, tetapi pada kebutuhan riil untuk respon cepat bencana,” ujarnya.
Langkah ini, lanjut Cecep, diharapkan dapat membuat penyaluran bantuan dan penanganan bencana menjadi lebih responsif, terukur, dan tepat sasaran, terutama di daerah yang terdampak langsung seperti wilayah pegunungan dan lereng yang rentan longsor.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Gumilar Akhmad Purbawisesa menyampaikan bahwa tambahan anggaran BTT merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Ia menyoroti beberapa titik rawan bencana yang menurutnya belum tertangani secara maksimal karena keterbatasan anggaran.