TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wacana pembentukan Tim Akselerasi oleh Koalisi Kota Tasik Maju untuk mendampingi kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Chandra mendapat kritik dari kalangan akademisi dan pengamat tata kelola pemerintahan.
Salah satunya DEEP Indonesia, lembaga Non Government Organisation (NGO) yang fokus pada isu kesenjangan antara harapan dan realitas demokrasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai rencana pembentukan tim akselerasi bagi kepala daerah oleh koalisi partai politik bukan solusi untuk mengatasi lambannya kinerja birokrasi.
Baca Juga:MAN 1 Tasikmalaya Turut Meriahkan Kegiatan Peaceful Muharram 1447 HWarga Karanunggal Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Modal BUMDes yang Dibekukan!
Sebaliknya, rencana itu jadi cerminan dari krisis komunikasi dan rendahnya orientasi pelayanan publik dalam kepemimpinan.
“Permasalahan komunikasi politik wali kota ini sudah cukup kronis. Pembentukan tim akselerasi ini belum tentu menjawab masalah, justru bisa menjauhkan komunikasi dengan rakyat,” kata Neni kepada Radar, melalui sambungan telepon, Selasa (1/7/2025).
Rawan Tumpang Tindih Kewenangan
Dari sudut pandang administrasi negara, Neni menilai keberadaan tim non-struktural ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menambah beban anggaran.
“Tim ini pasti butuh biaya, dan kalau diisi orang-orang subjektif, malah menambah masalah. Ini bukan kebutuhan, tapi keinginan politik. Hanya jadi celah mainan baru dan ruang anggaran yang tak efektif,” ujarnya.
Neni juga mengkritik sikap wali kota yang dinilainya enggan membuka ruang partisipasi publik. Ia mengaku pernah menawarkan data dan analisis gratis untuk perbaikan pemerintahan, namun tidak ditanggapi.
“Sudah saya WA langsung ke wali kota. Tak ada respons. Tapi sekarang malah muncul tim akselerasi. Saya tidak paham logika berpikirnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Neni menyebut bahwa kepemimpinan Viman belum menunjukkan arah perubahan yang berbasis gagasan dan pelayanan publik. Ia menyinggung kuatnya politik simbol dan minimnya visi dalam debat Pilkada lalu.
Baca Juga:Kadishub Kota Tasikmalaya Sudah Tak Fokus, Ring 1 yang Sebut Jalan SL Tobing Kewenangan Pemprov Jabar!Ratusan Ribuan Warga Priangan Timur Terdampak Penonaktifan BPJS Kesehatan Gratis oleh Kemensos
“Yang tampil simbol-simbol politik, bukan solusi. Apakah ada ide besar untuk perbaikan lima tahun ke depan? Saya tidak lihat. Yang lebih menonjol justru elite dan kepentingan pribadi,” katanya.