Sementara itu, Direktur RSUD Kota Banjar, dr Agus Budiana Ekaputra, memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan meskipun kartu BPJS Kesehatan dari PBI-JKN dalam kondisi nonaktif.
“Penolakan pasien tidak ada, meskipun nonaktif tetap kita layani,” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, H, menilai peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan harus ditanggung APBD, khususnya bagi warga miskin.
Baca Juga:Ratusan Ribuan Warga Priangan Timur Terdampak Penonaktifan BPJS Kesehatan Gratis oleh Kemensos7,3 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Pemerintah Pastikan Pengganti dari Warga Miskin
“Sementara orang tidak mampu atau miskin yang masih mandiri harus segera dipindahkan jadi PBI-JKN yang akan di-cover oleh APBD,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh biaya kesehatan masyarakat Kota Banjar idealnya harus sudah tercover oleh APBD, apalagi status Kota Banjar sudah UHC (Universal Health Coverage).
Namun, menurutnya hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika memungkinkan, bisa dilakukan secara menyeluruh, namun jika belum memungkinkan, dilakukan secara bertahap. (Anto Sugiarto)