“Bisa diaktifkan kembali, karena Pangandaran masuk cakupan kesehatan universal (UHC) non cut off,” katanya.
Kota Banjar
Sementara itu, Kepala DinsosP3A Kota Banjar, Hani Supartini, menjelaskan sebagian besar warga yang dinonaktifkan masuk kategori desil 6 ke atas, yang memang tidak lagi berhak menerima bantuan iuran.
“Jadi desil 6 ke atas dinonaktifkan,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa pemerintah daerah tidak memiliki akses penuh terhadap data siapa saja yang dinonaktifkan, sehingga prosesnya bergantung pada laporan masyarakat.
Baca Juga:7,3 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Pemerintah Pastikan Pengganti dari Warga MiskinParah! Dua Pemuda di Kota Tasikmalaya Ini Sembunyikan 4 Dus Miras di Mushola
Jika ada warga yang keberatan, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang. Bila masih tergolong kurang mampu, akan didaftarkan kembali dan dicover oleh APBD.
“Kemensos juga memberikan kesempatan untuk reaktivasi kembali, bila data yang dinonaktifkan menderita darurat medis. Dengan syarat ada rekomendasi dari dinas sosial dan rumah sakit,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Saifuddin, menyebutkan bahwa kebijakan penonaktifan PBI-JKN ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
“Disarankan bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang bersumber dari PBI-JKN untuk mengecek keaktifan kepesertaannya,” jelasnya.
Secara nasional, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 7,3 juta peserta PBI-JKN telah dinonaktifkan karena tidak tercantum dalam DTSEN atau dinilai sudah sejahtera.
“Penerima bantuan PBI JKN ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta peserta dinonaktifkan karena tidak terdaftar di DTSEN dan sudah dianggap sejahtera,” kata Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Gus Ipul memastikan bahwa kuota nasional tetap, sebab peserta yang dinonaktifkan akan digantikan oleh warga tidak mampu yang sudah tercatat dalam DTSEN.
Baca Juga:Terkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tasikmalaya, Ade Menandatangani, Cecep Akan Mengevaluasi!Sekolah Swasta di Priangan Timur Bingung Soal Teknis Sekolah Gratis yang Diputus Mahkamah Konstitusi
“Jadi bisa di desil 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kita akan koordinasi dengan BPS. Termasuk keluarga rentan itu akan dibantu,” jelasnya.
Dari total peserta yang dinonaktifkan, 5 juta lebih tidak tercatat dalam DTSEN dan sisanya ditemukan masuk kategori desil 6-10 berdasarkan pengecekan lapangan.
Meski demikian, Kemensos membuka peluang reaktivasi bagi mereka yang benar-benar layak menerima bantuan. Pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sub-menu Reaktivasi PBI JK.