TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Secara umum, persoalan RSUD dr Soekardjo ada di keuangan dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun tampak sederhana, ini jadi tantangan yang tidak mudah untuk Wali Kota Tasikmalaya.
Plt Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Hilman Wiranata mengatakan bahwa masalah di RSUD dr Soekardjo memang pelik. Apalagi masalah-masalah yang terjadi berlangsung cukup lama. “Memang tidak bisa menyalahkan Walli Kota (Viman), karena Ini juga efek kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (19/6/2025).
Kendati demikian, penanganan masalah di rumah sakit milik Pemkot Tasikmalaya itu tetap menjadi tanggung jawab pemimpin saat ini. Sehingga perlu ada langkah-langkah yang harus diambil guna memberikan pelayanan kesehatan secara optimal. “Tetap harus ada progres perbaikan,” ujarnya.
Baca Juga:UMKM Butuh Promosi Supaya Berkembang, Ketua IKIAD Jawa Barat Sebut Kota Tasikmalaya Punya Potensi BesarKontainer Ditambah, Sampah Tetap Tumpah Ruah ke Jalan di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya
Meskipun masalah di RSUD dr Soekardjo terbilang kompleks, namun secara umum ada 2 persoalan. Yakni masalah keuangan dann SDM yang harus diperbaiki melalui kebijakan pimpinan daerah. “Karena dari masalah keuangan, muncul masalah-masalah lainnya,” terangnya.
Disebutkan bahwa pembangunan gedung poli yang mangkrak, lift rusak sampai genset tak berfungsi, muaranya adalah pembiayaan. Dengan kondisi itu, jelas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan maksimal. “Karena fasilitas itu bagian dari pelayanan juga,” terangnya.
Maka dari itu Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dituntut bisa memiliki kebijakan anggaran yang maksimal. Supaya berbagai persoalan di rumah sakit bisa diselesaikan secara bertahap. “Kita sudah menyampaikan hal itu juga ke wali kota, dan bukan hanya untuk masalah rumah sakit saja,” ujarnya.
Disinggung dana APBD yang terbatas, hal tersebut menjadi tantangan yang untuk Pemkot dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alternatifnya yakni mengakses bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pusat. “Memang dituntut bisa menghasilkan uang supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, kalau tidak mampu ya buat apa jadi pimpinan daerah,” katanya.
Tidak kalah penting yakni urusan SDM di RSUd yang harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas. Dari mulai staf sampai dengan pejabatnya, agar pembiayaan tidak habis secara percuma. “Kalau SDM-nya belum baik, anggaran besar juga jadi tidak efektif,” ucapnya.