TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Harapan anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk tumbuh dan berkembang di Kota Tasikmalaya masih dibayangi ketimpangan. Di tengah potensi dan bakat yang dimiliki, mereka justru menghadapi kenyataan kurangnya dukungan sistemik yang membuat posisi mereka tetap termarjinalkan.
Isu ini mencuat dalam kegiatan bertajuk “Peranan Orang Tua dalam Peningkatan Softskill Anak Berkebutuhan Khusus” yang digelar Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Tasikmalaya di Kecamatan Kawalu, Jumat (20/6/2025). Acara tersebut menyoroti masih jauhnya pemenuhan hak ABK dari kondisi ideal.
Ketua PD Aisyiyah Kota Tasikmalaya, Sunanih MPd, menyebutkan bahwa banyak ABK sebenarnya memiliki bakat dan kecerdasan. Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan sebaliknya.
Baca Juga:Parah! Dua Pemuda di Kota Tasikmalaya Ini Sembunyikan 4 Dus Miras di MusholaTerkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tasikmalaya, Ade Menandatangani, Cecep Akan Mengevaluasi!
Lingkungan yang belum siap, informasi yang terbatas bagi orang tua, hingga layanan terapi yang masih mahal membuat perjuangan mereka terasa berat.
“Banyak orang tua berjalan sendiri tanpa pegangan. Negara seperti diam melihat mereka berjuang di tengah keterbatasan,” ujarnya.
Sunanih juga menilai, komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan hak-hak anak difabel masih sangat minim. Padahal, Undang-Undang sudah menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi anak disabilitas.
“Tanpa dukungan yang konkret dan berkelanjutan, semua regulasi itu hanya jadi slogan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Aris Rahman MPd dari Paguyuban Pegiat Disabilitas Tasikmalaya (Papeditas) juga menyoroti lemahnya kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, hingga kini Pemkot Tasikmalaya belum memiliki peta jalan yang jelas untuk mewujudkan pendidikan dan layanan kesehatan inklusif.
“Kebijakan terhadap ABK masih sebatas seremonial. Tidak menyentuh akar masalah. Laporan diskriminasi pun seringkali tidak ditindaklanjuti,” kata Aris.
Ia menyebutkan, banyak pelanggaran terhadap hak ABK tidak pernah ditangani serius, mulai dari perundungan di sekolah hingga pengabaian layanan dasar.
Baca Juga:Sekolah Swasta di Priangan Timur Bingung Soal Teknis Sekolah Gratis yang Diputus Mahkamah KonstitusiGubernur Jabar Minta Cecep-Asep Bangun Boboko Raksasa di Tasikmalaya!
“ABK itu warga negara juga. Tapi seringkali diperlakukan seperti tidak ada,” ujarnya.
Papeditas mendorong agar Pemkot Tasikmalaya segera menyusun rencana kerja inklusi yang konkret, berbasis anggaran, dan memiliki indikator capaian yang jelas. Menurut Aris, rencana tersebut harus melibatkan semua pihak terkait, mulai dari dinas pendidikan, kesehatan, hingga komunitas difabel.
“Kita butuh perubahan sistematis, bukan hanya kegiatan simbolik yang berhenti di spanduk,” tegasnya. (Firgiawan)