TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sebagai lembaga pelayanan kesehatan, RSUD dr Soekardjo menjadi rumah sakit yang kondisinya membutuhkan “pengobatan”. Pasalnya, terlalu banyak persoalan yang menggunduk yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Sudah cukup lama RSUD dr Soekardjo dihadapkan dengan berbagai persoalan layaknya penyakit yang mengganggu operasionalnya. Bukan hanya pembangunan gedung poli yang mangkrak, namun juga masalah keuangan, kerusakan fasilitas, sampai kepegawaian yang overload.
Dari sisi keuangan, RSUD dr Soekardjo terlilit utang kepada supplier obat. Di awal 2025 ini, jumlah nominal utang yang menjadi beban rumah sakit senilai Rp 20 miliar.
Baca Juga:Masih Mangkrak, Pembangunan Gedung Poli RSUD dr Soekardjo Tahun Ini Tidak DilanjutkanPerkembangan Kasus di Jalan SL Tobing, Teman Korban Tidak Yakin Mereka Jatuh Karena Dihantam
Dalam hal fasilitas, sudah berbulan-bulan kondisi lift di gedung rawat inap Melati kelas 3 rusak. Hal ini membuat pasien yang masuk harus didorong menggunakan jalur evakuasi.
Untuk SDM pun, pada tahun 2021 rumah sakit ini mengalami kelebihan pegawai sebanyak 250 orang yang tentunya harus digaji. Saat ini baru sebagian saja pegawai yang kontraknya tidak berlanjut.
Selanjutnya yang paling terlihat secara fisik adalah mangkraknya pembangunan gedung poli. Hal ini sedikit banyak berdampak pada pelayanan karena fasilitas poli untuk sementara menggunakan ruangan yang tidak representatif.
Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat mengatakan bahwa penyakit pada pengelolaan RSUD dr Soekardjo sudah terlampau akut. Hal itu dipicu oleh manajemen yang bermasalah dan berlangsung sangat lama. “Akar penyakitnya ada di manajemen, sehingga melahirkan penyakit-penyakit baru,” ujarnya.
Ketika manajemennya tidak diobati, maka penyakit akan terus tumbuh di tubuh RSUD dr Soekardjo. Untuk itu pembenahan manajemen harus dilakukan agar fasilitas kesehatan itu berfungsi sebagaimana mestinya. “Bagaimana bisa memberi pelayanan kesehatan dengan maksimal, jika rumah sakitnya saja menderita penyakit kronis,” ucapnya.
Dalam hal ini butuh kebijakan yang tegas dari Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan untuk memperbaiki manajemen rumah sakit. Karena pelayanan kesehatan sudah menjadi janji politiknya saat Pilkada. “Selain janji politik, pelayanan kesehatan itu menjadi hak dasar yang wajib disiapkan pemerintah untuk masyarakat,” katanya.
Apalagi sejak menjabat sebagai kepala daerah, Viman Diky belum terlihat mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah di RSUD dr Soekardjo. Padahal baik buruknya rumah sakit tersebut tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. “Wali Kota harus datang ke rumah sakit, barang kali belum tahu masalahnya seperti apa,” imbuhnya.(rangga jatnika)