“Sudah kami beri notifikasi serius ke eksekutif. Ketua Komisi juga sudah tegaskan harus diulang karena cacat prosedur. Tapi tak ada kejelasan. Kalau seperti ini terus, tidak bisa dibiarkan,” tegas politisi PKB tersebut.
Menurutnya, kondisi ini telah menjadi perbincangan, terutama di internal Komisi I.
Jika sikap Pemkot tetap seperti ini, opsi penggunaan hak angket tak menutup kemungkinan segera ditempuh. Sinyal ini menjadi tekanan serius bagi eksekutif.
Baca Juga:Parah! Dua Pemuda di Kota Tasikmalaya Ini Sembunyikan 4 Dus Miras di MusholaTerkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tasikmalaya, Ade Menandatangani, Cecep Akan Mengevaluasi!
DPRD menilai, pembiaran terhadap berbagai persoalan justru menggerus kepercayaan publik terhadap birokrasi. Kini, sorotan beralih kepada sikap eksekutif: akankah merespons atau tetap diam?
“Secara mekanisme, cukup tujuh anggota dari dua fraksi. Ini bukan soal politik, tapi karena menyangkut tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang sudah terganggu. Kekosongan jabatan dan komunikasi buruk itu dampaknya sistemik,” tandasnya.
Sebelumnya, kinerja Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi dan Wakilnya, Diky Candra, juga dikritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Siliwangi di Instagram.
Mereka mengunggah postingan bernada sarkastik di Instagram.
Dalam postingannya BEM Unsil menilai kepemimpinan saat ini terlalu senyap dan tenang.
Namun bukan karena persoalan beres, melainkan karena tak ada yang disentuh.
“Tepuk tangan yang paling meriah layak diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya atas keberhasilan menjaga status quo dengan begitu elegan dalam 100 hari masa kepemimpinannya,” tulis BEM Unsil dalam unggahan tersebut.
“Bukan karena persoalan selesai, tetapi karena tidak ada yang disentuh,” lanjut BEM Unsil. (igi/ays)