TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Di tengah stagnansi awal pemerintahan Viman–Diky, peran partai politik koalisi pemenangan juga ikut dipertanyakan Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Siliwangi (Unsil).
Menurut mereka, secara normatif, partai-partai pendukung seharusnya tidak hanya menjadi kendaraan saat pilkada, tetapi turut mengawal jalannya pemerintahan, memastikan visi-misi kampanye terealisasi, dan menjadi saluran aspirasi masyarakat.
Namun dalam situasi saat ini, publik belum melihat adanya sikap aktif dari partai koalisi dalam menagih janji politik pasangan yang mereka usung.
Baca Juga:Parah! Dua Pemuda di Kota Tasikmalaya Ini Sembunyikan 4 Dus Miras di MusholaTerkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tasikmalaya, Ade Menandatangani, Cecep Akan Mengevaluasi!
Sikap diam partai-partai tersebut justru dikhawatirkan memperkuat kesan bahwa koalisi hanya bersifat formal, tanpa tanggung jawab moral terhadap kinerja pemerintahan.
Pengamat politik sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Unsil, Dr M Ali Andrias SIP MSi, menerangkan posisi Walikota saat ini secara personal dan pengalaman masih terhitung minim.
Ia harus banyak belajar dan banyak ‘dituntun’ oleh aktor politik yang sudah kuat bercokol di politik lokal.
“Ini berpengaruh pada proses check and balances, akan sulit terjadi. DPRD mungkin akan ditegur tapi seperti dimbimbing. Karena pak viman minim pengalaman, ada pengaruh besar keluarga juga, koalisi juga. Tampaknya porsi mengkritik akan lebih sedikit sebab mereka harus menuntun Viman membangun pemerintahan yang berhasil,” katanya saat dijumpai di Gedung FISIP Unsil, Senin (16/6/2025).
Sementara itu, Ketua Koalisi Pemenangan Viman–Diky, Andi Warsandi, belum bersedia memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh Radar. (Ayu Sabrina)