TASIKMALAYA, RADARTASIK.D – Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyatakan keprihatinannya atas habisnya alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.
Padahal, anggaran tersebut idealnya digunakan untuk kebutuhan darurat dan penanganan bencana. Kini, pemerintah daerah kesulitan mengambil langkah cepat jika terjadi kondisi mendesak.
Menurut Cecep, penggunaan BTT yang tidak tepat menjadi salah satu faktor penyebab anggaran tersebut cepat habis. Ia menilai, beberapa proyek pembangunan yang dibiayai dari BTT justru tidak masuk kategori kegawatdaruratan dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang selalu diingatkan pemerintah pusat.
Baca Juga:Parah! Dua Pemuda di Kota Tasikmalaya Ini Sembunyikan 4 Dus Miras di MusholaTerkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tasikmalaya, Ade Menandatangani, Cecep Akan Mengevaluasi!
“Kondisi anggaran kita sangat terbatas, sehingga seharusnya ada efisiensi sesuai arahan dari Presiden dan Gubernur. Namun kenyataannya, ada proyek pembangunan yang pendanaannya diambil dari BTT, padahal tidak masuk dalam kategori kegawatdaruratan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak di tingkat kabupaten, misalnya perbaikan infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Namun, Cecep menyoroti anggaran BTT justru dipakai untuk proyek di wilayah pesisir seperti Cipatujah dan Cikalong, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Anggaran dari BTT ini malah digunakan untuk pembangunan di bibir pantai, yang sebenarnya menjadi ranah provinsi. Ini tentu sangat disayangkan, karena kami tidak bisa menggunakan anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak di kabupaten sendiri,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan pengaman pantai di Cipatujah menelan biaya sekitar Rp4,2 miliar, sedangkan di Kecamatan Cikalong mencapai Rp4,6 miliar. Seluruhnya bersumber dari dana BTT Kabupaten Tasikmalaya yang totalnya mencapai Rp28 miliar untuk tahun anggaran berjalan.
Dengan habisnya dana BTT, Pemkab Tasikmalaya kini tidak memiliki cadangan anggaran darurat untuk penanganan bencana, kedaruratan sosial, atau kebutuhan mendesak lain hingga akhir tahun 2025.
“Hari ini BTT sudah tidak tersisa. Kalau ada kejadian mendesak, kita tidak bisa banyak bergerak. Untuk saat ini, kami hanya bisa ‘berpuasa’,” pungkasnya. (Ujang Nandar)