Untuk menyongsong tahun anggaran 2026, Dinas PUTRLH telah menyusun dan mengajukan sejumlah usulan program ke pemerintah pusat dan provinsi.
Beberapa di antaranya adalah usulan penanganan jalan long segmen melalui skema BKK Provinsi Jawa Barat dan DAK, serta pengajuan proyek strategis melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (Inpres JD) yang menyasar jalan-jalan penunjang sektor pertanian, pendidikan, pariwisata, dan konektivitas antarwilayah.
Yafit juga menanggapi berbagai keluhan masyarakat mengenai sejumlah ruas jalan yang belum tertangani. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab utama lambatnya respons.
Baca Juga:FKDM Era Baru Dikukuhkan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin: Siap Wujudkan Kewaspadaan Dini MasyarakatBintang Muda Indonesia Dorong Yudhi Adi Rahmatillah Menjadi Ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya
“Kami memahami keresahan warga terkait kerusakan jalan yang belum tertangani. Kami mohon maaf atas keterlambatan tersebut, namun kami pastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tetap dicatat dan menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran berikutnya,” ucapnya.
Dinas PUTRLH menegaskan, meskipun kondisi keuangan daerah sedang tidak ideal, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Semua proses pembangunan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar hasilnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami terus bekerja dengan penuh tanggung jawab agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti dan manfaatnya bisa dinikmati seluruh masyarakat Tasikmalaya secara merata,” tutup Yafit. (rls)