TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 mencapai Rp399,56 miliar. Namun, sebagian rencana pembangunan infrastruktur yang sudah disepakati melalui musyawarah desa kini terpaksa ditunda.
Sebagian besar dana dialihkan ke program ketahanan pangan, BLT, hingga pemberdayaan masyarakat. Perubahan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Padawaras Kecamatan Cipatujah, Adeng Yusuf Suhada, mengaku kecewa sekaligus malu kepada warga.
Baca Juga:Parah! Dua Pemuda di Kota Tasikmalaya Ini Sembunyikan 4 Dus Miras di MusholaTerkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tasikmalaya, Ade Menandatangani, Cecep Akan Mengevaluasi!
Ia sudah terlanjur menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada pembangunan jalan desa sepanjang satu kilometer yang menghubungkan Desa Padawaras dan Desa Darawati.
Juga rencana pembangunan jalan lingkungan sepanjang 250 meter. Namun, rencana itu batal setelah anggaran sekitar Rp500 juta dialihkan untuk program lain.
“Iya kecewa campur malu juga, sudah menyampaikan kepada warga, ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat akan ada pembangunan jalan desa dan lingkungan yang sudah direncanakan di tingkat kedusunan,” tuturnya.
Menurut informasi yang dia terima, anggaran untuk pembangunan jalan penghubung desa itu dialihkan pada program ketahanan pangan, BLT Desa, dan stunting. Juga operasional loperasi dan lainnya.
Adeng menyayangkan kondisi ini karena bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Ketika (pembangunan yang sudah direncanakan) tidak jadi, maka tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah desa menjadi berkurang. Walaupun pemerintah desa juga mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” ucapnya.
Kekecewaan juga dirasakan warga Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Helena Gomez. Ia mengaku sedikit kecewa meskipun pembangunan infrastruktur fisik di desanya tetap berjalan. Yang terdampak justru program pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:Sekolah Swasta di Priangan Timur Bingung Soal Teknis Sekolah Gratis yang Diputus Mahkamah KonstitusiGubernur Jabar Minta Cecep-Asep Bangun Boboko Raksasa di Tasikmalaya!
“Kalau pembangunan infrastruktur di desa tidak ada yang terhambat, paling yang dialihkan anggaran untuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, kalau untuk fisik tetap dilaksanakan desa,” terangnya.
Beberapa program pemberdayaan yang ditunda, kata Helena, di antaranya pelatihan untuk lembaga kemasyarakatan desa, karang taruna, kader posyandu, dan PKK.
“Iya sedikit ada kecewa, karena mungkin ada program yang sudah direncanakan tidak dilaksanakan tahun ini, jadi akan dilaksanakan di tahun depan,” ujarnya.