“Di kisaran Rp 300 ribu sampai Rp 1,2 juta, sedangkan UMR Kota Tasikmalaya saja sudah Rp 2,8 juta,” katanya.
Melalui program-program unggulan yang dibiayai dari iuran siswa, para guru masih bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Namun jika program unggulan itu dihapus karena tidak ada dana, maka kesejahteraan guru akan semakin menurun.
“Jadi pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya kepada kesejahteraan para guru juga untuk terlaksananya pendidikan yang maksimal,” ucapnya.
Baca Juga:Gubernur Jabar Minta Cecep-Asep Bangun Boboko Raksasa di Tasikmalaya!Gubernur Jabar Sebut Anggaran Tasik Paling Besar, Tapi Jalannya Jelek, Jangan Terlalu Banyak Belanja Hibah!
Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Ciamis, Dodi Suhendi SE MM, menilai keputusan MK tidak menjadi masalah selama pembiayaan operasional sekolah swasta dan negeri bisa diseimbangkan. Baik melalui BOS maupun Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
“Tentunya harus ada respon dari kedua kementerian tersebut, baik Kemenag dan Kemdikdasmen,” ungkapnya.
Dodi secara terbuka juga menyampaikan adanya diskriminasi dalam kebijakan bantuan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, khususnya di Jawa Barat.
Ia mencontohkan sekolah negeri masih mendapatkan BOPD lebih dari Rp 1 juta per siswa, sementara sekolah swasta hanya menerima BPMU sebesar Rp 600 ribu per siswa, bahkan beredar kabar akan dipangkas menjadi Rp 425 ribu per siswa.
“Itukan namanya diskriminasi. Padahal sekolah swasta berperan sebagai membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dodi menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kalau ada pertanyaan siapa yang menyuruh membuat sekolah? Karena ada kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat sekolah negeri itu tidak tertampung sehingga kami berperan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan sistem penyebaran, karena binaan LP Ma’arif NU Ciamis memiliki di tingkat kecamatan hingga kota,” paparnya.
Baca Juga:Cecep-Asep Kudu “Wanian” Pimpin Tasikmalaya, Tim Sukses Bagian Menonton!Tahun Moncer Anak Tokoh NU
Keberatan juga disampaikan sekolah swasta di Kota Banjar. Kepala SMP Muhammadiyah Langkaplancar Langensari, Holas Husen Seniawan, menyebutkan penerapan sekolah gratis akan memberatkan sekolah swasta, kecuali seluruh biaya operasional dan honor guru ditanggung pemerintah.
“Kalau sekolah swasta digratiskan sangat berat, karena kami mengandalkan honor guru dari dana BOS,” ucapnya.