PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Aktivis muda Pangandaran mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengawal dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, menyusul meningkatnya kekhawatiran publik atas kondisi tata kelola pemerintahan yang dinilai stagnan dan tidak responsif.
Najmul Umam, salah satu aktivis muda Pangandaran, mengungkapkan, pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut Kabupaten Pangandaran dalam kondisi ”setengah sekarat” mempertegas kekhawatiran masyarakat atas lemahnya pelayanan publik dan buruknya pengelolaan pemerintahan daerah.
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tersebut, dan menyerukan agar Pemkab Pangandaran segera keluar dari sikap tidak peka dan mulai menghadirkan kerja nyata yang berpihak pada rakyat.
Baca Juga:Penyelenggaraan Event Jadi Tumpuan untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan ke PangandaranSarasa Institute Desak Audit Forensik Tata Kelola Keuangan Kabupaten Pangandaran, Apakah KPK Harus Terjun?
Ia menyoroti, sejak dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami dan Ino Darsono, tercatat hampir sepuluh kali aksi unjuk rasa berlangsung dalam kurun waktu seratus hari pertama pemerintahan mereka.
”Ini bukan dinamika biasa, tapi pertanda ada masalah sistemik yang tak kunjung ditangani,” ujarnya kepada Radartasik.id, Senin, 9 Juni 2025.
Keluhan masyarakat datang dari berbagai lapisan: petani, pedagang, tenaga honorer, komunitas sadar wisata, hingga para orang tua murid.
Masalah yang mereka angkat pun beragam, mulai dari buruknya pelayanan kesehatan, lemahnya dukungan terhadap sektor pertanian, ketidakpastian nasib tenaga honorer yang belum menerima gaji, penurunan daya saing sektor pariwisata lokal, hingga pengelolaan sampah yang tidak terurus dengan baik.
Ia juga menggarisbawahi semakin terbatasnya ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi.
”Ini merupakan catatan menyedihkan bagi Pangandaran yang tengah di ambang krisis tanpa arah penyelesaian yang jelas,” jelasnya.
Ia meminta Pemkab Pangandaran untuk berhenti berlindung di balik kegiatan seremonial atau narasi pencitraan belaka, dan mulai mengambil langkah-langkah konkret yang nyata dan solutif.
Baca Juga:Pangandaran Masih Gunakan Jam Sekolah Lama, Aturan Gubernur Dedi Mulyadi Belum DiterapkanSatpol PP Pangandaran Tertibkan Perahu Nelayan dan Lapak Pedagang di Trotoar Pantai Timur, Ada Agenda Apa?
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi soal popularitas seorang pemimpin, melainkan soal tanggung jawab yang harus diemban dengan serius.
Ia memperingatkan, sejarah tidak akan memihak pada pemimpin yang hanya berupaya mempertahankan jabatan, namun gagal menyelesaikan persoalan rakyat.
Lebih jauh, ia menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak hanya melampiaskan kekecewaan di media sosial, tetapi juga hadir secara aktif dalam ruang-ruang kebijakan.