PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran turut menyampaikan pandangannya terkait capaian 100 hari kerja Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, beserta jajarannya.
Organisasi mahasiswa ini menggarisbawahi pentingnya kesinambungan program dan konsistensi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, terutama yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua HMI Komisariat Pangandaran, Ihsan Sanusi, menyatakan, istilah ”100 hari kerja” pada dasarnya merupakan bentuk penilaian awal dari masyarakat yang biasanya disuarakan melalui media atau lembaga tertentu terhadap pejabat publik yang baru menjabat.
Baca Juga:Alfamart Serahkan Sapi Kurban di Pangandaran, Bukti Komitmen Nyata CSR!Peternak Pangandaran Harus Lebih Awas, Jangan Sampai Hewan Kurban Diembat Maling
Ia menekankan, sejauh ini tidak terdapat aturan resmi, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, yang mengatur evaluasi kinerja kepala daerah berdasarkan 100 hari pertama masa jabatan.
Menurut Ihsan, indikator utama dalam menilai komitmen seorang kepala daerah seharusnya bertumpu pada seberapa fokus dan konsisten pejabat tersebut dalam mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Ia memandang, perubahan mendasar terhadap kebijakan atau program di awal masa pemerintahan justru berpotensi menimbulkan inefisiensi serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama.
”Kami HMI Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk terus bekerja secara optimal berdasarkan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan pada regulasi yang berlaku,” ujarnya saat menghubungi Radartasik.id, Selasa, 3 Juni 2025.
Evaluasi dan perbaikan tentu diperlukan, namun harus tetap berada dalam kerangka besar pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan yang sah.
HMI juga meyakini bahwa stabilitas kebijakan dan kesinambungan program akan menciptakan arah pembangunan yang lebih jelas dan terukur bagi masa depan Pangandaran.
Mereka mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk bekerja secara optimal dan profesional, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Baca Juga:Tata Kelola Keuangan Buruk, Pangandaran Diganjar Opini WDP Dua Tahun Berturut-turutApi Berkobar, Aksi 100 Hari Kerja Bupati Pangandaran Ricuh, Kinerja Pemimpin Mengecewakan
Dalam pernyataannya, Ihsan menegaskan, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat diperlukan demi kemajuan daerah.
HMI Komisariat Pangandaran pun siap berperan sebagai mitra kritis yang solutif, dengan tetap menjaga semangat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Hal ini dinilai penting untuk bersama-sama mewujudkan Pangandaran yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Deni Nurdiansah)