Pelajar Dibina di Barak Militer, Forum Pemuda Peduli Pendidikan Kota Banjar Sebut Bukan Hukuman

Forum Pemuda Peduli Pendidikan Kota Banjar
Ketua Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FPPP) Kota Banjar, Dicky Agustaf. (Istimewa for Radartasik.id)
0 Komentar

BANJAR, RADARTASIK.ID – Forum Pemuda Peduli Pendidikan Kota Banjar menyambut positif langkah Pemerintah Kota Banjar dalam menangani kenakalan remaja dengan pendekatan yang tidak biasa.

Rencana mengirimkan pelajar bermasalah ke barak militer dinilai bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai wujud kepedulian yang konkret terhadap masa depan generasi muda.

Ketua Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FPPP) Kota Banjar, Dicky Agustaf, menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif yang merupakan bagian dari program baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini.

Baca Juga:Pelajar Keluyuran Malam? Disdikbud Kota Banjar Gandeng Polisi dan TNI, Orang Tua Jangan LengahGotong Royong Bersihkan Saluran Irigasi Dangkal, Warga Batulawang Kota Banjar Wujudkan Ketahanan Pangan

Ia menilai program tersebut sebagai formula segar untuk membentuk karakter siswa agar lebih disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab.

Menurut Dicky, FPPP selama ini terus menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya kenakalan remaja dan pentingnya solusi yang mampu membawa perubahan positif.

Ia menegaskan, pengiriman siswa ke barak militer bukanlah bentuk hukuman yang menakutkan, melainkan sebuah upaya pembinaan yang bertujuan membentuk mental dan moral generasi penerus bangsa.

”Dulu kami sering katakan bahwa dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan budaya gotong royong dari semua elemen,” terang Dicky pada Minggu, 1 Juni 2025.

Menurutnya, pendidikan tidak bisa diserahkan hanya pada sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak—pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan industri, akademisi, hingga media massa—agar memiliki visi dan frekuensi yang sama.

Ia juga menggarisbawahi bahwa keterlibatan barak militer bukan berarti para guru dianggap gagal dalam mendidik.

Sebaliknya, langkah ini diambil sebagai alternatif, mengingat adanya keterbatasan gerak guru dalam menerapkan tindakan disiplin akibat regulasi perlindungan anak yang sangat ketat.

Baca Juga:Opini WTP di Tengah Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kota BanjarPengakuan Mantan Anggota DPRD Kota Banjar usai Diperiksa Kejaksaan Negeri terkait Dugaan Korupsi Tunjangan

Banyak pendidik khawatir langkah tegas mereka bisa berbenturan dengan undang-undang terkait hak anak.

Dicky menilai keberanian Gubernur Jawa Barat dalam menerapkan program ini sebagai langkah maju yang patut diapresiasi.

Ia berharap ke depan seluruh elemen masyarakat dapat menyadari betapa pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam menangani persoalan kenakalan remaja.

Dengan adanya pemahaman dan kesepahaman bersama, ia meyakini akan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan positif. (Anto Sugiarto)

0 Komentar