TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera merespons temuan adanya sekolah “nakal” yang diduga memaksakan iuran perpisahan kepada orangtua siswa.
Padahal Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sudah menegaskan agar acara kelulusan maupun perpisahan sekolah tak boleh membebani orang tua murid.
Desakan ini disampaikan Kepler setelah menerima aduan dari seorang warga yang mengeluhkan kewajiban iuran perpisahan bagi siswa kelas 6 di salah satu SD Negeri di wilayah Kecamatan Cipedes. Menurut laporan warga tersebut, pihak sekolah telah menagih iuran secara serius kepada orang tua murid.
Baca Juga:Tahun Moncer Anak Tokoh NUUsulan Pengisian Jabatan Kosong Pemkot Tasikmalaya Mentah Lagi-Mentah Lagi, DPRD Sarankan Ditelusuri!
“Ini harus segera ditindak oleh Pemkot. Kegiatan perpisahan seperti ini kan sudah ditiadakan oleh kementerian, dan Gubernur pun sudah menyoroti soal acara seremonial yang membebani orang tua. Kalau perlu, kepala sekolahnya diberi sanksi tegas,” kata Kepler, Senin (2/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, menyatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Jawa Barat.
“Perpisahan harus dilaksanakan sesederhana mungkin dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Misalnya cukup dengan pasang tenda di sekolah, tidak perlu diselenggarakan di hotel atau gedung mewah,” ujar Tedi.
Tedi juga membenarkan bahwa pihaknya menerima informasi tentang adanya SD negeri yang diduga melakukan pungutan kepada siswa untuk kegiatan perpisahan. “Kami langsung telusuri laporan tersebut. Kalau terbukti, tentu akan kami tegur. Tapi kita perlu klarifikasi dulu,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, justru ada dorongan dari sebagian orang tua yang ingin merayakan momen akhir masa sekolah anak-anak mereka. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kegiatan semacam itu tetap harus dilakukan secara sederhana dan sesuai anjuran pemerintah.
“Kalau pun mau merayakan, harus tetap mengikuti arahan agar tidak memberatkan. Makanya, informasi ini akan kami tindaklanjuti dengan serius,” pungkasnya. (Firgiawan)