“Pasalnya disebabkan oleh ketidakpastian apakah daerah dapat mencapai kapasitas fiskal yang kuat pada tahun tertentu,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Forum Tenaga Teknis mengungkapkan dukungannya terhadap keberadaan Aliansi R2 dan R3 Kabupaten-Kota Tasikmalaya.
“Aliansi ini memberikan wadah yang sangat dibutuhkan untuk menyuarakan hak-hak tenaga honorer di bidang teknis,” bebernya.
Baca Juga:Pembangunan Jalan di Desa Sukamaju Tasikmalaya Mulai Direalisasikan, 435 Meter Jalan Diperbaiki dari Dana DesaOpen Bidding Paling Tepat, Banyak Pejabat Potensial yang Bisa Mengisi Jabatan Sekda Kabupaten Tasikmalaya
Kata dia, Aksi Nasional Jilid III yang diprakarsai oleh Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, mengajak seluruh R2 dan R3 untuk mengikuti dan mendukung sebagai bentuk luapan kekecewaan terhadap lambannya kinerja pemerintah dalam menata pegawai Non ASN.
Saat ini, jumlah pegawai Non ASN di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya masing-masing adalah 2.465 dan 888 orang. Kehadiran Aliansi R2 dan R3 menjadi sangat penting sebagai perpanjangan tangan untuk menyuarakan status dan kesejahteraan pegawai Non ASN.
Dengan demikian, pegawai Non ASN di wilayah ini akan memberikan dukungan penuh terhadap Gerakan Aksi Nasional Jilid III, baik secara moril maupun materil.
Sementara itu, Koordinator Nasional Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Raka Deha LG, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk guru, tenaga teknis, atau tenaga kesehatan saja, tetapi juga untuk semua pegawai yang berlabel R2 dan R3.
“Diharapkan semua pihak dapat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 10-11 Juni 2025 mendatang,” ungkapnya. (obi)