BANDUNG, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Predikat atas hasil audit laporan keuangan ini diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Jumat (23/5/2025), di Auditorium Kantor BPK RI, Bandung.
Disampaiakan Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, capaian ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017. Ia juga menegaskan konsistensi Pemkot Tasikmalaya dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga:Cerita Dibalik Tiga Kendaraan Operasional Pemkot Tasikmalaya: Ulah Birokrat yang Cari Muka!Sekda Menganggarkan, Sekda yang Membantah, Mobdin Bisa Dipakai Dharma Wanita dan PKK!
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2024 diterima langsung Wali Kota Tasikmalaya, Viman Ramadhan Alfarizi. Dihadiri juga dihadiri Plt Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Hilman Wiranata, Plt Inspektur dan Plt Kepala BPKAD.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP untuk kesembilan kalinya ini merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Capaian ini tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kami akan terus menjaga dan meningkatkan kinerja ini demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Viman.
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengucapkan Terima Kasih atas partisipasi aktif seluruh perangkat daerah dan masyarakat Kota Tasikmalaya sehingga berhasil meraih predikat tersebut ke-9 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.
Plt Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Hilman Wiranata, juga turut memberikan apresiasinya.
“Kami mengapresiasi kerja sama dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Raihan opini WTP ini menjadi dorongan bagi kami di DPRD untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjunjung prinsip good governance,” ungkapnya. (rilis)