100 Hari Kerja Wali Kota Banjar: Bagaimana Kepuasan Para Buruh terhadap Janji Politik Kepala Daerah?

100 Hari Kerja Wali Kota Banjar
Massa yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dan Forum Solidaritas Buruh (FSB) Kota Banjar menggelar aksi damai di depan Pendopo Kota Banjar, Jumat, 23 Mei 2025. (Anto Sugiarto/Radartasik.id)
0 Komentar

BANJAR, RADARTASIK.ID – Memasuki 100 hari kerja Wali Kota Banjar H Sudarsono dan Wakil Wali Kota H Supriana, gelombang suara dari masyarakat mulai menggema.

Pada Jumat, 23 Mei 2025, sekelompok massa yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dan Forum Solidaritas Buruh (FSB) Kota Banjar menggelar aksi damai di depan Pendopo Kota Banjar.

Dalam aksi tersebut, para buruh menyuarakan berbagai tuntutan yang dianggap mendesak untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota Banjar.

Baca Juga:Kejari Kota Banjar Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRDGMNI Kota Banjar Dorong Kejari Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di DPRD

Ketua DPC Sarbumusi Kota Banjar, Toni Rustaman, menegaskan, hingga kini banyak pekerja di Banjar yang belum memperoleh perlindungan memadai terhadap hak-haknya, khususnya dalam aspek jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi buruh yang menurutnya masih jauh dari sejahtera.

Toni mengungkapkan, hak-hak pekerja terus mengalami perampasan, dan karena itu pihaknya mendesak pemerintah daerah agar segera menghadirkan kepastian hukum melalui peraturan daerah (perda) sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah belum jelasnya implementasi program Kartu Berdaya yang sempat menjadi janji politik pasangan kepala daerah saat kampanye.

Massa aksi menilai bahwa meskipun kartu tersebut telah dibagikan kepada masyarakat selama masa kampanye, manfaat konkret dari program itu hingga kini belum dirasakan secara luas oleh warga.

”Kami tidak bicara janji politik limat tahun ke depan, tapi bicara tentang realisasi dan tanggung jawab kepala daerah. Realisasinya seperti apa?,” jelasnya.

Oleh karena itu, mereka menuntut agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar segera menyelesaikan persoalan Kartu Berdaya serta memastikan bantuan dari program tersebut tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Baca Juga:Harga Emas Lagi Tinggi, Maling Beraksi di Kota Banjar, Pensiunan Guru Kehilangan Perhiasan dan Uang TunaiPolres Banjar Latihan Menembak Bersama TNI, Apa yang Tengah Disiapkan?

Di sisi lain, massa juga mendorong pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui peningkatan investasi.

Mereka berharap pemerintah daerah aktif mengundang investor untuk menanamkan modal di Kota Banjar.

Selain itu, mereka juga mendesak agar segera disusun Perda Ketenagakerjaan bersama DPRD Kota Banjar serta Perda yang mengatur tentang investasi dan kerja sama daerah.

0 Komentar