“Cukup akun resmi pemerintah saja untuk aktivitas pemerintahan atau tim pengusung dan pendukungnya untuk aktivitas politiknya. Hadirnya buzzer bisa menghasilkan pro dan kontra dan produk opini yang kontra produktif,” katanya.
Lebih lanjut, Asep menyebut bahwa informasi dan publikasi tentang aktivitas kepala daerah harus riil, sesuai dengan fakta, serta konsisten antara kesan dan kenyataan. Ia menyinggung soal mobil dinas sebagai contoh rambu-rambu kepemimpinan yang jujur dan transparan.
Ia juga menyoroti aktivitas perbaikan infrastruktur di Pasar Cikurubuk yang ramai diberitakan di media sosial, namun menurutnya kenyataannya hanya sebagian kecil yang diperbaiki.
Baca Juga:Cerita Dibalik Tiga Kendaraan Operasional Pemkot Tasikmalaya: Ulah Birokrat yang Cari Muka!Sekda Menganggarkan, Sekda yang Membantah, Mobdin Bisa Dipakai Dharma Wanita dan PKK!
“Anggaran perbaikan batu andesit juga harus mengacu pada konsep transparansi dan efisiensi,” ucapnya.
Asep menyarankan agar penanganan masalah dan optimalisasi kerja ke depan meniru langkah gubernur, terutama dalam menangani potensi kebocoran anggaran.
“Tak cukup dengan kuat dan berani, tapi juga lepas dari mental korup dan mencari laba dari setiap proyek yang dikerjakan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa tidak memberikan hasil maksimal di 100 hari pertama memang bukan dosa besar, namun wali kota dituntut untuk menunjukkan kecerdasan dalam meningkatkan kinerja dan hasil kerja ke depannya.
“Membangun jiwa dengan memperkuat karakter dan membangun fisik dengan pencapaian yang berarti. Bersihkan lingkungan dari sampah dan gangguan pandangan. Bersihkan mentalitas pragmatis di semua elemen masyarakat,” pungkasnya. (Firgiawan)